SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menyoal Pelaksanaan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)  hadir dalam Rapat Penyusunan Rancangan  Peraturan Presiden tentang Usaha Penyediaan Bangunan dan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pelaksanaan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan pada hari Kamis (15/3) di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Rapat yang diadakan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini dihadiri oleh Dirjen Bina Konstruksi, Direktur Layanan PPDPP, Pakar Akademis Universitas Gajah Mada, perwakilan dari asosiasi pengembang dan pihak terkait lainnya.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam sambutan pembukaanya dalam kegiatan Penjaringan Aspirasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Usaha Penyediaan Bangunan dan Brainstorming Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan mengemukakan bahwa Peraturan Presiden terkait Usaha Penyediaan Bangunan yang akan disusun tersebut akan mencakup mekanisme berusaha, akreditasi, registrasi, dan sertifikasi. “Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang sedang disusun ini diharapkan dapat menjawab keadaan yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu diperlukan masukan dan pemikiran jangka panjang, salah satunya melalui kegiatan ini, terutama dari akademisi perguruan tinggi dan asosiasi,” ujarnya tegas.

Registrasi dan sertifikasi Badan Usaha/Pengembang bertujuan agar pemerintah dapat menjamin keamanan dan kepastian hukum untuk konsumen dalam usaha perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu dengan adanya sertifikasi maka pemerintah dapat menjamin kompetensi dari organisasi atau individu dalam menjalankan praktik atau kegiatan usahanya kepada masyarakat.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya untuk melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi badan usaha lokal, melainkan juga badan usaha asing yang ada di Indonesia.Syarif  optimis bahwa aturan ini akan membantu para stakeholder jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang diamanahkan untuk dilakukan segera ini bisa menjadi petunjuk bagi dunia usaha khususnya masyarakat jasa konstruksi.

Di lapangan dalam pembangunan perumahan masih ditemui beragam masalah, diantaranya adalah  bangunan yang dibangun oleh pengembang/pemilik modal/investor  masih terdapat  yang tidak berkualitas;  adanya kegagalan bangunan yang terjadi pada bangunan yang dibangun oleh pihak swasta; penanganan konflik antara pengembang dengan masyarakat atas penyediaan bangunan tidak ditangani dengan baik (berlarut-larut) serta masih terdapat pengembang dengan cash flow yang tidak sehat sehingga menimbulkan gagal bayar kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Ke depan diharapkan dengan adanya  Peraturan Presiden tentang Usaha Penyediaan Bangunan adalah untuk mewujudkan iklim usaha penyediaan bangunan yang kondusif, sedangkan usaha penyediaan bangunan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan usaha penyediaan bangunan gedung dan sipil yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil yang berkualitas, meningkatkan pertumbuhan penyediaan bangunan gedung dan sipil yang berkualitas sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan serta menjamin tertib usaha penyediaan bangunan gedung dan sipil melalui pola kerjasama yang adil, sehat, profesional, dan terbuka.

Sementara itu dalam waktu dekat Menteri PUPR akan membentuk Tim ARSAP3 (Tim Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan ) yang memiliki kewenangan untuk mengakreditasi asosiasi pengembang perumahan.  Pelaksanaan Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan dilakukan sebagai upaya untuk  menata, mengkoordinir dan meningkatkan peran Asosiasi Pengembang dan Pengembang, meningkatkan layanan kepada masyarakat, melindungi konsumen dan memastikan Pengembang yang berkualitas yang berperan dalam penyediaan bangunan.

Untuk memperoleh Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan, harus melalui tahapan sebagai berikut : Pengembang (Badan usaha atau perorangan) mengajukan permohonan sertifikasi kepada Asosiasi Pengembang Perumahan yang telah terakreditasi oleh Tim ARSAP3. Selanjutnya Asosiasi Pengembang Perumahan melakukan verifikasi dan validasi kepada pengembang, apabila disetujui akan direkomendasikan kepada Tim ARSAP3 untuk menerbitkan sertifikasi kepada Pengembang.