Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Gunakan e-monitoring Memonitor Program Perumahan Hingga ke Daerah

Surabaya – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan pendataan program perumahan melalui sistem e-monitoring. Hal itu dilaksanakan agar progres pembangunan perumahan di seluruh daerah di Indonesia dapat diketahui secara cepat dan mendorong transparansi program Kementerian PUPR di sektor perumahan.

“Adanya sistem e-monitoring ini akan memudahkan pemantauan hasil pembangunan perumahan yang ada di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarief Burhanudin saat membuka Bimbingan Teknis dan e-Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Perumahan yang di gelar di Surabaya selama tiga hari mulai Rabu – Jum’at (15-17/3).

Dalam program satu juta rumah, Kementerian PUPR bersama stakeholder lainnya seperti asosiasi pengembang perumahan, pemerintah daerah dan perusahaan lainnya melakukan pembangunan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan akhir dari pembangunan perumahan tersebut tidak hanya selesainya bangunan, akan tetapi bagaimana rumah yang dibangun tersebut bisa segera dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sistem e-monitoring perumahan ini tidak hanya untuk memantau pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pusat saja, tapi juga Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia.

“Para petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian data e-monitoring perumahan ini harus teliti, dan cepat dalam melaksanakan tugasnya. Jika ada data yang kurang dari salah satu SNVT tentu akan mempengaruhi kinerja Kementerian,” tandasnya.

Data yang ada di sistem e-monitoring, kata Syarif, juga menjadi bahan rapat di Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Menteri PUPR dalam menentukan kebijakan perumahan. Sebab, dari sana dapat diketahui gambaran apakah pembangunan perumahan di daerah berjalan dengan baik atau tidak.

Capaian Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 mencapai 805.169 unit rumah. Pada tahun ini ditargetkan pembangunan bisa mencapai satu juta rumah dalam upaya mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 11,4 juta unit. (Biro Kompu PUPR)