SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Operasional BP Tapera Membutuhkan Berbagai Aturan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memimpin Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) membahas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Jakarta, akhir tahun lalu lalu.

Di dalam rapat PAK tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Maurin Sitorus mengatakan bahwa telah diterbitkan Keputusan Presiden No.67/M/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera. “Kepres ini telah diterbitkan pada tanggal 17 November Tahun 2016. Secara waktu memang melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang – Undang Tapera. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan, kendala dan juga proses seleksi anggota Komite Tapera dengan standar yang tinggi”, tutur Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan berdasarkan Kepres ini, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan terdiri dari: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK, dan satu orang dari unsur Profesional yaitu Soni Loho (Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).

Dengan ditetapkannya anggota Komite Tapera, maka mereka dapat melaksanakan tugasnya. “Salah satu tugas dari Komite Tapera adalah melakukan seleksi komisioner dan deputi komisioner. Sebagai dasar Komite Tapera melaksanakan tugasnya sedang disusun Peraturan Presiden tentang Tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pemberhentian komisioner dan atau deputi komisioner “, terang Dirjen Pembiayaan Perumahan, PUPR.

Adapun progres dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tersebut di atas, telah dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait dibawah koordinasi Kementerian HUKUM dan HAM dan saat ini disampaikan kepada Presiden. “Raperpres sudah disampaikan ke Sekretariat Negara untuk dilakukan proses pengesahan dan penandatanganan oleh Bapak Presiden”, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Lebih jauh lagi, Dirjen Pembiayaan Perumahan, mengatakan untuk operasional Tapera selain dibutuhkan Kepres dan Perpres dibutuhkan juga Peraturan BP Tapera. “Sesuai dengan amanat Undang – Undang Tapera ada sepuluh peraturan BP Tapera yang harus dibuat tetapi itu merupakan bagian dari tugas Komisioner, dan yang menjadi tugas pemerintah adalah merancang tujuh peraturan pemerintah. Sesuai dengan kesepakatan ketujuh Peraturan Pemerintah ini akan dijadikan dua peraturan Pemerintah yaitu peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Tapera dan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah”, imbuh Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Dirjen Pembiayaan Perumahan pun optimis Rancangan Peraturan Pemerintah ini akan selesai pertengahan tahun depan (2017).

Selain itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan pun mengingatkan satu hal yang masih menjadi perdebatan terkait Tapera. “Ada salah satu unsur krusial yang masih menjadi perdebatan dalam Tapera yaitu mengenai penetapan besaran iuran Tapera oleh pemberi kerja. Perdebatan tersebut datang dari APINDO dan KADIN. Namun besaran atau range dari iuran Tapera oleh pemberi kerja memiliki range dari 0,1 – 0,5 persen maksimum. Untuk itu segera akan dilakukan pembahasan dengan Apindo dan Kadin yang akan difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan”, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan, PUPR, Maurin Sitorus.

Hadir dalam rapat Panitia Antar Kementerian tersebut perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan Pejabat beserta jajarannya di lingkungan internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.