SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Outlook Pembiayaan Perumahan Indonesia Tahun 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, menyelenggarakan Outlook Pembiayaan Perumahan Indonesia Tahun 2018 di, Jakarta, Rabu (20/12).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti yang hadir dan membuka acara dimaksud mengatakan bahwa ditengah kondisi perekonomian global yang masih dihadapkan pada tantangan perekonomian, diperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia akan meningkat pada tahun 2018. “Optimisme ini timbul seiring dengan stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan infrastruktur”, ujar Lana.

Berdasarkan asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2018, ujar Lana, tingkat pertumbuhan ekonomi mendatang akan meningkat menjadi 5,4% dengan tingkat inflasi sebesar 3,5% yoy (year on year). Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan distribusi dan penguatan koordinasi menunjang inflasi yang terkendali. Dari sisi nilai tukar, diprediksi tahun 2018 tidak akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 13.400. Sama halnya dengan suku bunga tidak mengalami perubahan di tingkat 5,2%.

“Pertumbuhan tersebut tentunya akan berdampak pada sektor properti yang memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini tentunya akan meningkatkan tingkat pasokan dan permintaan sektor properti,” ungkap Lana.

Selain kondisi ekonomi global, faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor properti di Indonesia adalah sektor perumahan yang juga mendorong sektor lainnya dalam konteksnya membangun rumah. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif serta langkah strategis yang diperlukan untuk mengakomodasi tren penyaluran KPR bersubsidi, pertumbuhan sektor perumahan mendatang dan kondisi makro ekonomi tahun depan.

“Langkah persiapan tersebut harus melibatkan peran stakeholder yang terkait dengan sektor perumahan agar berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing stakeholder”, tutur Lana.

Di sisi lain, Plt. Kepala Grup Asesmen Ekonomi, Bank Indonesia, Firman Muchtar yang hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut mengatakan ada 3 (tiga) hal yang mendorong pertumbuhan properti di Indonesia. “Ketiga hal tersebut meliputi perekonomian global yang semakin membaik, stabilitas ekonomi Indonesia yang terjaga dan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang membaik”, ungkap Firman.

Firman juga mengatakan bahwa Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem ekonomi keuangan yang lebih solid. Salah satunya, mengendalikan resiko terhadap harga properti yang dapat menimbulkan gejolak ekonomi. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Makro, Kementerian Keuangan, Adriyanto, yang hadir sebagai narasumber pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa poin penting dalam mendorong sektor swasta adalah optimisme pemerintah yang ditangkap oleh swasta. “Swasta melihat ada risiko tapi masih bisa ditangani oleh pemerintah”, ungkapnya.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Outlook Pembiayaan Perumahan Indonesia Tahun 2018 adalah untuk membahas tren dan prediksi kondisi perumahan, baik sisi supply maupun demand Tahun 2018, proyeksi kebijakan pembiayaan perumahan Tahun 2018, kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang lebih mengakomodasi pasar pembiayaan perumahan dan mencari masukan alternatif kebijakan pembiayaan perumahan di Tahun 2018.

Berbicara mengenai pembiayaan perumahan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, di akhir Tahun 2017, diperkirakan akan tersalurkan Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebesar 23.000 unit, Susbidi Selisih Bunga (SSB) sebesar 140.000 unit dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 160.000 unit .

Sementara itu, untuk Tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan berupa KPR FLPP sebesar 42.000 unit, SSB sebesar 225.000 unit dan BUM sebesar 344.500 unit