SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pedagang miliki kesempatan mencari rumah KPR FLPP Sejahtera

Pekanbaru (12/7), Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kembali mengingatkan warga Pekanbaru untuk meramaikan Pameran Rumah Rakyat 2017 yang diselenggarakan di Gelanggang Remaja Pekanbaru mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2017 mendatang. Dalam talkshow live RRI Pro 1 Pekanbaru pada 12 Juli 2017, Direktur Layanan PPDPP, DT Saraswati menyampaikan bahwa pameran tersebut terbuka untuk umum dan gratis. Hal serupa juga berlaku pada developer maupun bank pelaksana yang turut serta memeriahkan acara tersebut.

Hadir pula dalam talkshow tersebut, Amran Tambi, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Riau. Tambi selaku pihak devekoper memaparkan, bahwa di tahun 2016 lalu DPD REI Provinsi Riau mampu melebihi target yang semula 8.000 unit kemudian dapat mencapai 8.400 unit. Ketika ditanya mengenai progress di tahun 2017 ini, Tambi sampaikan bahwa DPD REI Provinsi Riau memperoleh banyak hal positif yang didukung oleh pemerintah daerah. Seperti diantaranya pemecahan sertifikat yang prosesnya dapat dipercepat, dan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait pemasangan listrik di awal proyek pembangunan rumah, tentunya hal tersebut telah menjadi percontohan pada Rakor DPD REI Sumatera.

Tambi juga mengucapkan terimakasih atas bantuan  pemerintah daerah terhadap proses regulasi yang mendukung program Satu Juta Rumah. Menurutnya, pemerintah daerah sangat mendukung dengan memberikan terobosan proses birokrasi yang dipangkas dan transparan. Selain itu di sisi pembangunan, dukungan pemerintah daerah dapat dilihat seperti adanya pembuatan akses ke lokasi perumahan.

Program talkshow ini ternyata mendapatkan respon antuasiasme yang luar biasa dari pendengar RRI Pekanbaru. Seperti Rifai, warga yang berpenghasilan informal non fix income ini menanyakan apakah pedagang mampu memperoleh KPR FLPP. Atau Bastiar, yang menanyakan perihal seperti apa slip gaji yang dapat digunakan dalam syarat pengajuan bank checking pada bank pelaksana.

Menurut Saraswati, bagi yang berprofesi sebagai pedagang, pada dasarnya slip gaji bukanlah sebagai kendala masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah KPR FLPP. Saraswati menyebutkan yang terpenting adalah perhitungan rata-rata penghasilan yang diperoleh mampu memenuhi kewajiban cicilan KPR FLPP tiap bulannya. “Bank saat ini sudah menjembatani kesempatan kepada masyarakat bagi yang berpenghasilan tanpa slip gaji, asalkan perhitungan rata-rata penghasilannya sesuai dengan besarnya kewajiban cicilan tiap bulannya” ujar Saraswati.

Saraswati menegaskan bahwa slip gaji yang diminta oleh bank pelaksana dalam pengajuan bank checking pada dasarnya merupakan pemenuhan syarat untuk mengetahui sumber penghasilan debitur dan menghindari adanya hambatan dalam kewajiban cicilan KPR FLPP tiap bulannya.

Pada akhirnya Saraswati mengingatkan masyarakat Pekanbaru untuk hadir dalam Pameran Rumah Rakyat 2017 yang dibuka pada Kamis, 13 Juli 2017 pukul 08.00 WIB. Saraswati mempersilakan masyarakat Pekanbaru untuk datang ke stand PPDPP untuk informasi lebih lengkap dan siap memandu masyarakat sebagai upaya edukasi pemahaman KPR FLPP Sejahtera “Silakan Bapak Ibu manfaatkan moment ini, selain pameran nantinya akan  dijadwalkan talkshow yang melibatkan pengembang dan bank pelaksana, sehingga Bapak Ibu dapat bertanya lebih lengkap” ujarnya di akhir talkshow.