SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pegawai PPDPP Ikuti Pelatihan Legal Drafting

Dipenghujung Februari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kembali meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusianya melalui “Legal Drafting Training” yang diadakan selama 3 hari hingga Kamis, 2 Maret mendatang.

Acara Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Naskah Hukum ini dibuka oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono. Dalam pengarahannya, Dirut Budi menjelaskan tentang pentingnya pelatihan ini untuk diikuti karena PPDPP sebagai pengelola dana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sering mengadakan kerja sama dengan lembaga lain.”Serap semua ilmu yang ada di sini dan semoga dapat diterapkan dalam pekerjaan dan memberi manfaat bagi PPDPP,” demikian ujar Budi dalam arahannya.

Tampil sebagai narasumber utama di awal acara, Prof. Jimmly Asshiddiqie, SH, sebagai Dewan Pembina dan Pendiri Jimly School Law and Government. Dalam paparannya, Ketua Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama ini mengatakan bahwa legal drafting adalah salah satu unsur penting dalam produk hukum, karena merupakan perancangan hukum.

Pada sesi selanjutnya, turut memberikan paparan Dr. Qomaruddin, SH, MH, yang merupakan Direktur Jimly School Law and Government dengan judul “Teori dan Azas Hukum Perjanjian, Bentuk, macam, Jenis dan Syarat Sahnya Perjanjian serta Akibat Hukum bagi para Pihak-pihak terkait”. Selanjutnya di sesi akhir nantinya akan tampil dua narasumber lainnya yaitu A. A. Oka Mahendra, SH dan Andi Gunawan, SH, MBA yang akan menjelaskan tentang Teknik Penyusunan Perjanjian/Kontrak dan Perancangan dan Analisa Kontrak.

Pelatihan yang mulai berlangsung hari ini hingga dua hari ke depan diikuti oleh seluruh perwakilan dari unit kerja direktur di lingkungan PPDPP dan Direktur Umum dan Hukum, Maharani. PPDPP bekerja sama dengan Jimly School Law and Government, lembaga yang mempunyai kompetisi dan berpengalaman menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perancangan hukum maupun perancangan pengaturan perundang-undangan.