Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Pegawai PPDPP Ikuti Pelatihan Standar Internasional ISO 9001: 2015

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Divisi SDM unit kerja di lingkungan Direktur Umum dan Hukum kembali mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada hari Selasa (11/4) di Hotel Veranda. Pelatihan ini sebagai bentuk keseriusan untuk bisa menerapkan sistem manajemen mutu di lingkungan PPDPP. Hadir membuka acara pelatihan ini, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono yang didampingi oleh Direktur Umum dan Hukum, Maharani, Konsultan Cognoscenti Consulting Group, Syahroni.

Dalam arahan pembukaannya, BUdi Hartono menyampaikan bahwa PPDPP mengemban amanah mulia dan berat. Setiap tahun diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk bisa mengelola dan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun 2017, PPDPP diberi amanah untuk menyalurkan dana sebesar Rp 9,7 triliun untuk 120 ribu unit rumah. “Diharapkan PPDPP bisa mengemban amanah sesuai dengan tujuannya untuk MBR dan caranya sesuai dengan tugas masing-masin. Untuk itu dituntut orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masingg,” ujar BUdi HArtono.

PPDPP saat ini sedang mempersiapkan manajemen mutu untuk database dan teknologi informasi di unit kerja Direktur Operasi serta manajemen mutu untuk sistem perekrutan pegawai di lingingan PPDPP serta peliputan dan penerbitan BUletin Griya Sejahtera di unit kerja Direktur Umum dan Hukum.

Dalam pelatihan sehari itu, Konsultan dari Cognoscenti Consulting Group, Syahroni memaparkan bagaimana persyaratan untuk bisa mendapatan standar internasional ISO 9001 : 2015. Menurutnya penerapan sistem manajemen mutu ini merupakan keputusan startegis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Standar internasional ini menurut Syahroni, mempergunakan pendekatan proses yang menggabungkan siklus Plan, Do, Check – Act (PDCA) dan pemikiran berbasis risiko. Pendekatan proses menggerakkan sebuah organisasi untuk merencanakan proses – proses dan interaksinya. Sementara siklus PDAC menggerakkan sebuah organisasi untuk memastikan bahwa proses-proses mendapat sumberdaya dan pengelolaan secara sesuai dan peluang untuk peningkatan dapat ditentukan dan dilakukan.