Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pegawai PPDPP Mengikuti Sosialisasi BPJS Kesehatan

Pegawai Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyimak dengan seksama sosialisasi Pemanfaatan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Senin (19/9) di Hotel Falatehan Jakarta. Hadir sebagai pembicara dari BPJS, Deni Nurhikmat, Kepala Unit Pemasaran didampingi oleh tim pemasaran, Siswanto Setiawan.

Dalam pemaparannya, Deni menjelaskan tentang manfaat BPJS Kesehatan yang bisa dinikmati oleh para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS). “Setiap orang wajib untuk mernjadi peserta BPJS, termasuk warga asing yang sudah bekerja di Indonesia minimal 6 bulan,” ujar Deni menjelaskan.

BPJS merupakan asuransi sosial dengan skema subsidi, baik untuk pencegahan penyakit, penyembuhan dan juga pasca penyembuhan. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini meng-cover 5 program tentang jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian serta dengan 9 prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana manfaat dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

PPDPP sejak bulan Maret 2016 telah menjadi anggota BPJS untuk kesehatan dan ketenagakerjaan untuk 80 orang pegawainya plus 5 orang direksi. Sehingga diharapkan ke depan, pegawai merasa nyaman bekerja dan bisa fokus memberikan yang terbaik buat perusahaan.