Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2018

Dalam Rapat Pembahasan Addendum Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) KPR Bersubsidi Tahun 2018, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR  lewat Direktur Perencanaan Perumahan menjelaskan tentang beberapa perubahan dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan tahun 2018 yang diadakan di Hotel Santika, Tangerang pada Kamis, 29 Maret 2018.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam suratnya tertanggal 28 Maret 2018 yang ditujukan kepada seluruh Bank Pelaksana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB) menyatakan bahwa : penanganan rumah yang diproduksi pengembang pada tahun 2017, namun belum dilakukan akad kredit (Rumah Sisa Stok 2017) adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti ketentuan Batas Harga Jual Tahun 2017 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

b. Bank Pelaksana melampirkan Surat Pernyataan tanggung jawab terhadap Kualitas Bangunan dari pengembang yang bersangkutan untuk proses pengajuan pencairan dana bantuan pembiayaan perumahan kepada Kementerian PUPR.

c. Bank Pelaksana melakukan pemeriksaan fisik bangunan rumah dan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas status rumah sisa stok tahun 2017 yang belum terjual, dengan menggunakan format pengecekan fisik bangunan dan PSU.

Penanganan rumah yang diproduksi pengembang pada tahun 2018, Bank Pelaksana dalam melakukan proses bisnis pembiayaan pembangunan perumahan bersubsidi harus:

a. Memastikan bahwa pengembang yang membangun rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (NIBR) akan menjamin pemenuhan kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan kelenluan peraturan perundangundangan dengan melampirkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Pengawasan.

b. Melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan rumah dan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas sebagai bagian dari proses akad kredit. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan menggunakan format pengecekan fisik bangunan dan PSU.

c. Melampirkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai syarat pengajuan pencairan dana bantuan pembiayaan perumahan kepada Kementerian PUPR.

Dalam rapat ini hadir 40 bank pelaksana untuk KPR FLPP dan SSB dan seluruh direksi PPDPP.