Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Peluncuran Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan Pada Momen Peringatan Hapernas 2017

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyakt (Kementerian PUPR) baru saja meluncurkan ‘Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan’. Peluncuran Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan tepatnya dilakukan pada saat acara Sarasehan dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) ke-10 Tahun 2017, Senin 21 Agustus 2017.

Penyusunan Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan telah dimulai sejak tahun 2013 oleh Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Penyusunan Kamus ini didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pengatur atau perencana dan pelaksana serta masyarakat yang sedang menjalani pendidikan yang berkaitan dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isitlah–istilah yang berada pada Kamus ini diambil dari Undang-undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan kamus-kamus yang sudah ada dengan menggunakan metode penyusunan berdasarkan pada konsep ilmiah agar layak menjadi isitilah pembiayaan perumahan.

Adapun latar belakang penyusunan kamus ini sebagaimana penjelasan yang diberikan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana WInayanti adalah adanya keinginan untuk memahami peristilahan mengenai pembiayaan perumahan. “Keinginan untuk memahami isitlah tersebut datang dari para akademisi, pemerintah, dunia usaha khususnya perbankan dan pengembang, praktisi maupun masyarakat setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Lebih lanjut, Drektur Jenderal Pembiayaan Perumahan berharap Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan dapat dijadikan sebagai acuan. “Kamus ini dapat dijadikan acuan dalam menyamakan persepsi, sehingga dapat diupayakan keterpaduan dalam memanfaatkan sistem pembiayaan perumahan secara optimal bagi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman umumnya dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada khususnya”, tegas Lana.

Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan dimaksud terdiri dari 120 halaman dengan ukuran 12,7 cm x 25,4 cm memiliki ISBN No. 978-602-50165-0-9. Kamus ini diserahkan secara simbolik oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti pada acara Sarasehan dalam rangka Hapernas 2017 kepada para mitra kerja yaitu REI, MP3EI, Pemerintah Kota Tangsel dan juga Bank BTN. (Sri/Pembiayaan Perumahan)