SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemadanan Data FLPP dengan 22 Juta Data TNP2K Berhasil Dilakukan

Mengawali Tahun 2017, Divisi Database Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP selenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Pendayagunaan Database PPPDPP Tahun 2017, yang secara khusus membahas Kodefikasi Data TNP2K. Pembahasan tersebut dibuka oleh Direktur Utama PPDPP dan dihadiri oleh Direktur Operasi PPDPP, Direktur Layanan PPDPP, Direktur Umum dan Hukum PPDPP, Narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pustdatin) Kementerian PUPR, Divisi Database, Divisi Teknologi Informasi, serta perwakilan Divisi lainnya di lingkungan PPDPP.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyaampaikan bahwa database sangat penting untuk menunjang fungsi kontrol penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar tepat sasaran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) “Kita benar-benar ingin menseleksi bahwa dana yang disalurkan seyogyanya memang untuk MBR, sehingga tidak salah sasaran” ujar Budi Hartono.

Selanjutnya Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan, menyampaikan bahwa tahun lalu (2016) PPDPP telah memperoleh data TNP2K dari Pustdatin Kementerian PUPR. “Dengan forum ini, harapan kami ke depannya, data MBR dapat dikembangkan lebih terperinci, sehingga penyaluran FLPP bisa lebih tepat sasaran, dan diharapkan data ini bisa menjadi longlist penerima manfaat program perumahan dan membantu memperkuat data sebaran backlog sehingga bisa ditelusuri lebih jelas dimana lokasinya dan siapa orangnya” tambah Nostra.

Mengawali pembahasan dengan TNP2K, Divisi Database yang dihadiri oleh semua stafnya memaparkan hasil identifikasi 22 juta Data Desil 1 – Desil 4 Basis Data Terpadu, TNP2K. Data TNP2K tersebut juga telah dipadankan dengan Data Debitur FLPP Tahun 2010-2016, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 1,12 % data FLPP yang match dengan data TNP2K. Hal tersebut menunjukkan bahwa segmen MBR FLPP masuk dalam segmen rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah. Selanjutnya, Ahli Pengelolaan Basis Data Terpadu, TNP2K, Mahfudh, menjelaskan Kodefikasi Data TNP2K dan memaparkan secara komprehensif tentang Basis Data Terpadu, TNP2K.

Dalam diskusinya dengan Divisi Database, Mahfudh menyampaikan bahwa data TNP2K yang ada saat ini masih terus akan disempurnakan. TNP2K akan menyampaikan data hasil revisi/pembaharuan yang sudah dikoreksi atau disempurnakan oleh TNP2K kepada PPDPP dan/atau Pusdatin Kementerian PUPR.