SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pembangunan Rumah Bagi MBR, Efektif di Satu kawasan

Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai bahwa pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat efektif jika dilakukan dalam satu kawasan untuk menciptakan hunian berimbang terutama di kota-kota besar. “Lebih efektif dan efisien dalam satu kawasan ketimbang membangun pada lokasi-lokasi yang berbeda,” demikian disampaikan oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Nurul Mujahid, seperti yang dimuat Antara.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melaui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah memiliki 35 kawasan yang siap bangun untuk dikembangkan bagi pembangunan hunian untuk MBR. Untuk itu kehadiran induk usaha BUMN di bidang perumahan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya hunian bagi MBR dalam satu kawasan.

Menurut Bappenas pembangunan dapat dilakukan melalui pemerintah sebagai provider dan pemerintah sebagai enabler. Kalau menempatkan sebagai provider maka pemerintah harus berperan dalam membangun rumah bagi MBR seperti rumah susun sewa. Syaratnya harus di lokasi yang sesuai dengan peruntukkan permukiman serta dapat dilayani oleh sarana pendukung khususnya transportasi. Syarat lainnya harus dapat dilayani oleh infrastruktur seperti air bersih dan listrik.

Sementara itu, Ketua Housing Urban Development (HUD), Zulfi Syarif Koto mengatakan keberadaan induk usaha perumahan diharapkan bisa mendukung dan membangun hunian kawasan untuk MBR. Masalahnya membangunan hunian berimbang tidak dapat dipaksakan kepada pengembang dan swasta. Kebijakan tersebut dapat berjalan melalui pemerintah bekerja sama dengan BUMN.