Pembebas PPN Meningkatan PSR

Pemerintah membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembebasan PPN tersebut sebagai upaya mendorong percepatan program sejuta rumah (PSR) tahun 2019.

Direktur jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pada tahun ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Berbagai peraturan mulai dari kebijakan kemudahan perizinan hingga peraturan yang mengatur tentang hargajual rumah yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pun telah dikeluarkan pemerintah.

“Hal itu juga untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan yang terus naik,” ungkap Khalawi, di Jakarta, baru baru ini.

Salah satunya adalah Peraturan Mcnteri Kcuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya di Bebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Khalawi mencrangkan, PMK tersebut sangat diperlukan untuk mendukung program pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah. Rumah diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN atas penyerahan rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS).

Berdasarkan ketentuan dalam PMK, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah rumah yang mcmcnuhi beberapa ketentuan yang ada.

Pertama, luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi (m2). Kedua, harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kcuangan tersebut.

Ketiga, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki.

Keempat, luas tanah tidak kurang dari 60 m2. Kelima, perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun pengaturan hargajual yang ada di dalam PMK tersebut berlaku ketentuan yakni untuk tahun 2019, ketentuan tersebut diberlakukan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, ketentuan tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Adapun pengaturan harga jual tahun 2020 berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri.

Pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan, yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.

Sedangkan asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/atau Pemerintah Daerah, yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.

Selain itu, perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi rumah pekerja, yaitu tempat hunian, berupa hangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil. Selanjutnya, bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan atau lembaga swadaya masyarakat.

“Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku setclah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Jadi kami berharap pengembang dan masyarakat bisa lebih bersemangat dalam mensukseskan Program Satu Juta Rumah ini,” harapnya.