Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pembentukan Bank Tanah Penting Demi Kelangsungan Program Sejuta Rumah

Pemerintah akan mendirikan bank tanah tahun depan untuk memenuhi kebutuhan lahan proyek infrastruktur. Demikian dituturkan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Budi Situmorang.

Saat ini BPN sedang menyiapkan skema yang pas untuk mencari bentuk bank tanah. Sejauh ini baru pihak swasta yang memiliki bank tanah untuk kepentingan komersial. Sehingga seringkali, kebutuhan lahan lahan menjadi persoalan yang selalu muncul di proyek infrastruktur.

Menurut Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, sebaiknya pemerintah segera merealisasikan pemebntukan bank tanah ini untuk menjamin kelangsungan program sejuta rumah. sejauh ini tanah menjadi kendala utama bagi pengembang untuk membangun rumah. “Bank tanah akan menjadi salah satu kunci penyediaan rumah dan penyelesaian permasalahan backlog perumahan,”ujarnya.

Ke depan, jika saja bank tanah sudah terbentuk maka lahan yang telah memiliki hak guna usaha (HGU) jika tidak dimanfaatkan maka sesuai perizinan tanahnya akan bisa diambil alih oleh negara.