Pemda Diminta Menemukenali MBR di Daerah Masing-masing

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR bersama Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi MBR tahun 2018 dan 2019 untuk tujuh Provinsi di Banten Selasa, 24 April 2018.

Dalam sambutan pembukaannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menghimbau agar pemerintah daerah mampu menemukenali tipe dari MBR yang ada di daerahnya masing-masing. “Hal ini penting agar subsidi pembiayaan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengann kebutuhan,” ujarnya menjelaskan. Jika pemda mengenali MBR-nya dengan baik maka hasilnya akan lebih optimal.

Rencana dalam waktu dekat Ditjen Pembiayaan Perumahan menurut Lana akan meluncurkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Untuk jenis pembiayaan perumahan ini, MBR diminta untuk menabung 5 persen dari harga rumah dan 25 persennya akan di top up oleh pemerintah, sedangkan sisanya akan dicicil sesuai dengan bungan komersil yang ada.  Untuk jenis bantuan ini cocok untuk MBR yang bersifat non formal.

Jika BP2BT diluncurkan maka akan menambah jenis pembiayaan rumah yang ada sekarang yaitu KPR FLPP, SSB, SBUM

Dalam kesempatan yang sama, juga dipaparkan tentang kebijakan dan program pembiayaan perumahan 2018-2019 oleh Direktur Pembiayaan Perumahan, lingkungan hunian berimbang, bantuan PSU dan pelaksanaan program satu juta rumah tahun 2018 dan 2019 oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan, Registrasi, akreditasi dan sertifikasi pengembang oleh Direktur Bina Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi serta pelaksanaan program KPR FLPP oleh Dirut PPDPP.

Rakor yg dilaksnakan selama  1 hari ini merupakan salah satu bentuk sinergitas program  perumahan dengan program Kementerian PUPR. Ditjen Pembiayaan Perumahan selama ini telah bersinergi dengan Ditjen Cipta Karya mengenaibsosialisasi sertifikat laik fungsi dan Kotaku Tanpan Kumuh. dengan Ditjen Bina Konstruksi  terkait sertifikasi pengembang, Balitbang terhadap standar rumah layak huni dan revisi Kepmen 403 serta BPIW untuk 10 kota baru penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni.

Rakor ini dihadiri oleh perwakilan  pemda di tujuh provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Bangka Balitung, Kalimantan Timur, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan DKI Jakarta. Bank pelaksana penyalur KPR Subsidi pembiayaan perumahan, asosiasi perumahan.