SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Akan Sediakan Rumah untuk Masyarakat Miskin di Perkotaan

Jakarta – Pemerintah akan menerbitkan kebijakan ekonomi untuk mencapai pemerataan dan keadilan ekonomi. Kebijakan tersebut meliputi 10 sektor sasaran pemerataan. Demikian diungkapkan oleh Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian dalam surat keterangan persnya.
Salah satunya dari 10 sektor itu adalah mengenai penyiapan tabungan lahan atau land bank bagi masyarakat miskin di perkotaan. Darmin berharap, masyarakat miskin di perkotaan mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam kesempatan berbeda mengatakan, melalui kebijakan tersebut pemerintah akan menyediakan perumahan bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan.

“Ini baru pembicaraan pertama yang nanti diuraikan, terjemahkan, land bank itu sasaran agar Pak Menteri lebih murah membangun rumah rakyat,” kata Sofyan. Penyediaan rumah untuk masyarakat di perkotaan bisa dengan redistribusi aset. Misalnya, aset tanah pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan konsolidasi lahan yang selama ini menjadi aset pemerintah.

“Utamakan land consolidation kita mau coba dengan Pak Menteri (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono), Dirjen Perumahan, ada lahan Perumnas di Kemayoran itu luasnya 4 hektar, tapi itu ada sebagian diduduki, sebagian apertemen lama. Kalau kita konsolidasi, maka yang diduduki bangun rumah ke atas, sehingga banyak tanah yang kosong bisa dibangun beberapa,” jelasnya.

Mengenai payung hukum, masih dalam tahap pendiskusian, bisa dilakukan dengan UU, maupun setingkat Peraturan Presiden (Perpres). Hanya saja, pemerintah masih harus konsolidasi lahan terlebih dahulu.

“Jadi bagaimana rumah kita naikkan ke atas, katakanlah 1 hektar landed house, 1 hektar 500 orang, kalau naikkan ketas bisa bisa beberapa tower, bisa 5-10 kali jumlahnya. Intinya bagaimana orang-orang kecil yang pendapatan pas-pasan jangan tinggalnya jauh dari kota, perumahan rakyat di perkotaan jadi penting, perlu waktu untuk uraikan lebih lanjut,” tandasnya.