Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Akan Tata 23 Ribu Kawasan Kumuh

Pemerintah berencana untuk menata kawasan kumuh seluas sekitar 23.000 hektar di 269 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penataan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif agar proses penataan lebih mudah dilakukan dan warga merasa bertanggung jawab menjaga hasil penataan.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo.

Saat ini pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp10 triliun untuk melakukan penataan kawasan kumuh. Namun pemerintah pusat berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga menyediakan anggaran tambahan untuk mendukung penataan tersebut.

Penataan kawasan kumuh ini akan dilakukan melalui program infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dalam IBM ini pembangunan insfrastruktur dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga perawatan terhadap infrastruktur yang sudah terjadi.

Dalam kesempatan yang sama ketika meninjau pelaksanaan program IBM di kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan bahwa penataan kawasan kumuh dengan program IBM memiliki sejumlah manfaat. Disamping menyerap tenaga kerja lokal juga akan menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat terhadap hasil penataan yang dilakukan.