Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Pemda Wajib Menjaga Kualitas Rumah FLPP

Usai melaksanakan seremoni pembukaan Pameran Rumah Rakyat 2017 di Gelanggang Remaja Pekanbaru pada tanggal 13 Juli 2017, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut dihadiri oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti; Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono; Ketua DPD REI Riau, Amran Tambi, Ketua DPD Apersi Riau, Yulexon; Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irfandi Gustari; dan Direktur Bisnis, Ritel, dan Komersil, Alfred Dianto.

Kesempatan sharing informasi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan antara pemerintah, bank pelaksana dan developer ini tentu saja dimanfaatkan oleh rekan awak media.  Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pembiayaan Perumahan bersama dengan Dirut PPDPP mengingatkan kembali perihal syarat pengajuan KPR FLPP kepada bank pelaksana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses pengajuan dapat berjalan dengan lancar.

Lana menyampaikan, bahwa untuk menghindari penyimpangan baik dari pihak debitur maupun developer, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan “Pemda punya kewajiban untuk menjaga kualitas, harus ada sinkronisasi dengan bank pelaksana maupun pihak pengembang” ujarnya.

Lana melanjutkan, bahwa ke depannya pemerintah sudah merencanakan akan ada pembinaan dan sertifikasi kepada pihak pengembang guna menjaga kualitas. Sehingga diharapkan pengembang harus memiliki sertifikasi, agar juga memudahkan pihak bank pelaksana dalam menentukan mitra pengembang.

Budi juga menambahkan, pemerintah melalui PPDPP saat ini juga telah melakukan proses verivikasi debitur dalam tiga tahap yang diharapkan mampu memberikan penyaluran dana FLPP secara tepat sasaran. Diantaranya melalui bank checking yang dilakukan oleh bank pelaksana, kemudian pada tahap e-FLPP, dan yang terakhir pada tahap monitoring dan evaluasi.

Budi menekankan bahwa saat ini e-FLPP telah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan proses keabsahan debitur, dengan begitu dapat meminimalisir adanya manipulasi data e-KTP oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Irfandi, selaku pihak bank pelaksana di daerah menjelaskan bahwa aturan dan verivikasi berkas memang dilakukan secara ketat, hal tersebut dilakukan untuk menjaga koridor kelayakan penyaluran. Dari pihak pengembang, DPD REI Pekanbaru dan DPD Apersi Pekanbaru juga berupaya menjaga kualitasnya dengan mempersilakan masyarakat untuk melapor apabila terdapat temuan rumah FLPP yang tidak layak. Sebelumnya, dalam seremoni pembukaan Pameran Rumah Rakyat 2017 di Pekanbaru tersebut juga dilakukan perjanjian kerjasama antara pengembang dan bank pelaksana terkait rencana pengembangan kawasan rumah FLPP di kota penyangga sekitar Pekanbaru.