Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Hasil Balitbang untuk Meningkatkan Kualitas Perumahan MBR

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong pemanfaatan teknologi hasil Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengenalan inovasi Balitbang ini dilakukan pada acara Sarasehan dengan mengangkat tema yang sama dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional ke-10 Tahun 2017, di Jakarta, Senin (21/8).

Acara Sarasehan dimaksud dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Di dalam sambutannya Sekjen PUPR menyambut baik adanya sosialisasi terhadap teknologi hasil Balitbang. “Semoga teknologi ini dapat berdampak positif kepada masyarakat dalam menjamin kualitas rumah yang dibangun oleh pengembang. Kami juga mendorong pengembang dan perbankan untuk memanfaatkan momentum sarasehan ini untuk menjamin perumahan MBR yang berkualitas dan teruji”, ungkap Sekjen PUPR.

Sekretaris Jenderal juga mengingatkan bahwa tahun 2018 di lingkungan Kementerian PUPR wajib menerapkan teknologi hasil Balitbang. “Berdasarkan arahan Bapak Menteri, untuk tahun 2018 nanti, seluruh unit kerja di lingkungan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib  menerapkan teknologi hasil Balitbang”, ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Danis Sumadilaga, yang memberikan keynote speechpada kesempatan tersebut mengatakan, “Jangan mengejar kuantitas semata tapi kualitas rumah juga harus diperhatikan. Kami dari Balitbang telah menyusun standar kualitas perumahan sebagai qualilty control sebelum rumah subsidi diberikan ke konsumen”, ucap Danis Sumadilaga.

Selain itu, Danis juga menerangkan untuk perumahan MBR ada beberapa teknologi hasil balitbang yang dapat dimanfaatkan. “Teknologi itu berupa Rumah Instan Sederhana Sehat atau teknologi pracetak beton bertulang brikon dan ruspin. Teknologi rumah murah Balitbang ini telah memenuhi standar persyaratan teknis dan teruji di laboratorium”, ungkap Danis.

Standardisasi teknologi perumahan baik konvensional maupun pracetak yang dilakukan Balitbang ungkap Danis, menjamin kualitas dan efisiensi biaya serta percepatan waktu. “Ada sebanyak 313 jumlah teknologi dan standardisasi yang mendukung penyediaan perumahan bagi MBR dan telah Berstandar Nasional Indonesia”, tegas Danis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, yang juga menyampaikan keynote speech pada sarasehan tersebut mengatakan bahwa momen Hapernas dapat digunakan untuk merefleksi kondisi perumahan masyarakat dan mengkaji kembali kebijakan perumahan  yang ada.  “Masih banyak keluhan masyarakat terkait kualitas dan harga rumah. Banyak masyarakat belum memahami  haknya sebagai konsumen  dan juga belum mengetahui kriteria rumah layak  huni. Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan Balitbang PUPR menyusun Pedoman Rumah Layak Huni yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.”

Berbicara mengenai agenda perumahan global, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, pada tahun 1976 PBB menyelenggarakan Konferensi Habitat I dengan tema Adequate Shelter for All (Hunian Layak bagi Semua).  Pada Konferensi Habitat ke dua, tema berkembang menjadi Sustainable Human Settlements in an Urbanizing World (Permukiman Berkelanjutan dalam Dunia yang semakin Mengkota). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan (lebih dari 57.5%) , maka pada Konferensi Habitat III  tahun 2016 yang bertema ‘Sustainable Urbanization’, PBB menetapkan the New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan)  sebagai dokumen kesepakatan pembangunan perkotaan. Beberapa  butir penting  terkait perumahan adalah konsep pembangunan inklusif, serta perencanaan dan pembangunan perkotaan dan kewilayahan terintegrasi. Artinya, pembangunan perumahan harus terpadu dan menjadi bagian dari sistem perkotaan.

Pembangunan perumahan yang inklusif, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, harus berwawasan gender, artinya memenuhi  kebutuhan semua lapisan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan perumahan, baik masyarakat lansia, anak-anak, remaja, perempuan dan penyandang disabilitas.

“Memang masih  banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah terkait perumahan MBR. Salah satunya terkait pengawasan dan pengendalian kualitas rumah subsidi, serta  spesifikasi teknis rumah  sebagai dasar penentuan harga rumah”, ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Pada akhirnya, Dirjen Pembiayaan Perumahan berharap dialog sarasehan dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan  dapat terus berlanjut dan menghasilkan berbagai terobosan untuk meningkatkan akses MBR dalam  menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau.

Sebagai tambahan informasi, pada acara sarasehan tersebut diselipkan juga pemberian Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan kepada para mitra kerja bidang perumahan (BTN, MP3EI, REI dan Pemda Tangsel).