Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Pemerintah Gandeng BNI Salurkan Subsidi Rumah Murah Bagi MBR

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai salah satu bank yang menyalurkan fasilitas subsidi selisih bunga (SSB). Penyaluran SSB ini merupakan pertama kalinya bagi BNI, yang sebelumnya menyalurkan subsidi FLPP.

Pada tahap pertama ini akan diberikan untuk sekitar 15.000 unit rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga akhir tahun ini. Lewat SSB, maka pemerintah memberikan bantuan dengan mensubsidi bunga KPR sehingga masyarakat tetap bisa mencicil dengan bunga 5% sepanjang tahun tenor berjalan.

Direktur Bisnis Konsumer BNI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, dengan adanya fasilitas SSB ini, akan semakin banyak kelompok MBR yang memiliki akses pada pembiayaan perumahan murah.

“Ketersediaan rumah yang terjangkau daya beli masyarakat berpenghasilan rendah merupakan prioritas nasional saat ini, kami berharap BNI akan menjadi bagian dari solusi atas ketersediaan rumah tersebut,” katanya dalam penandatanganan PKS dengan Kementerian PUPR di Kantor BNI Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Sementara Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, ikutnya BNI menyalurkan SSB akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan membeli rumah pertama.

“Kita juga butuh edukasi masyarakat untuk berubah paradigmanya terhadap kredit konsumtif, tapi menjadi punya rumah dulu dari pada punya mobil mewah dan sebagainya,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Adapun proyek hunian yang layak mendapatkan SSB adalah rumah bernilai jual sekitar Rp 123 juta per unit, dan apartemen atau rumah susun yang bernilai jual Rp 320 juta per unit.

BNI juga memberikan kemudahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses pembiayaan dengan uang muka mulai dari 1% dan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sebesar 5%. Kredit tersebut juga diberikan untuk angsuran tetap selama 25 tahun, jauh lebih ringan dari KPR komersial.

SSB hanya diberikan kepada pekerja tetap yang memiliki penghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan, untuk pembelian rumah bersubsidi. SSB juga diberikan kepada pekerja tetap yang memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan, untuk pembelian apartemen bersubsidi.

Seperti diketahui, guna memudahkan masyarakat mengakses pembelian rumah murah, pemerintah telah menyediakan berbagai skema program diantaranya meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) /Detik/Kompu Ditjen Pembiayaan Perumahan