SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Kembangkan Hunian Berkonsep TOD Untuk Mengurangi Backlog Perumahan

Pemerintah tertarik untuk mengembangkan rumah susun (Rusun) yang terintegrasi dengan stasiun kereta api. Pembangunan rusun yang terintegrasi dengan kereta api ini dikenal dengan Transit Oriented Development (TOD) yang tujuan untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

Deputi Usaha Konstruksi dan sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan menyebutkan pembangunan rusun akan dimulai tahun ini di beberapa stasiun, antara lain stasiun Tanah Abang, Stasiun Pondok Cina dan Stasiun Bogor.

Rusun ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pemerintah menargetkan ada 74 stasiun yang akan terhubung dengan Rusun.

Dari 74 Rusun yang akan dibangun nantinya akan memiliki 4 ribu unit dan diharapkan akan tersedia rumah yang layak huni sebanyak 21 ribu unit di Rusun. “Namun semua ini tergantung juga dengan perizinan karena tidak semua tempat bisa dibangun,” ujarnya.

Uang muka untuk memiliki hunian di atas stasiun kereta api pun sangat terjangkau, yaitu 1% dari harga Rusun yang menurut Pontas berada di kisaran Rp200 juta.

Dalam waktu dekat ini, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional  (Perum Perumnas) akan mulai membangun hunian berkonsep rumah susun sederhana miliki (Rusunami). Rencananya akan dibangun di stasiun Tanjung Barat dan stasiun Pondok Cina.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan awal bangsa Indonesia membangunan hunian dekat akses transportasi. Walaupun di negara Asia lain sudah lazim ditemukan seperti di China, Taiwan dan Hong Kong.

Pembangunan hunian dekat dengan transportasi umum banyak dilakukan di negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, hunian dengan konsep TOD juga menjadi solkusi atas penyediaan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.