Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Konsisten Dalam Penyediaan Perumahan Bagi Rakyat

Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Dzikran Kurniawan tampil sebagai salah satu pembicara dalam bincang santai dan diskusi yang digelar oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Hotel Aston, Sentul pada Rabu (26/4) yang mengangkat tema “Peran Pemerintah dan Stakeholder Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Rakyat”. Dalam diskusi tersebut juga hadir narasumber lain yaitu Direktur Bank BTN, Onie Febriarto, Budi Yanto Lusli, President Director Synthetis Development, Direktur Pemasaran, Perum Perumnas, M. Nawir dan Kadiv BPJS Ketenagakerjaan, Edy Subayo.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Keuangan PPDPP, Dzikran Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah konsisten terhadap pembiayaan perumahan untuk rakyat. Terbukti pada tahun 2017 pemerintah menggelontorkan dana untuk perumahan rakyat sebesar Rp 9,7 triliun dan tahun 2018 juga diusulkan anggaran yang tidak jauh berbeda.

“Saat ini PPDPP sedang mengkaji pemanfaatan tanah-tanah pemerintah yang menganggur untuk dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya

Sementara itu, Direktur Bank BTN, menyampaikan bahwa sebagai bank BUMN, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah untuk pembangunan sejuta rumah. “Industri ini sangat menarik, saat ini kami sedang fokus dalam program untuk kredit mikro yang ditujukan untuk pekerja informal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, President Director Synthetis Development berharap pemerintah bisa memberikan kemudahan bagi pengembang dalam membangun rusunami mengingat saat ini, kemudahan banyak diperoleh untuk pembangunan rumah tapak.