Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Pemerintah Minta DPD REI Jawa Timur Perhatikan Pembangunan Kualitas Rumah Subsidi

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meminta DPD REI Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan kualitas pembangunan rumah bersubsidi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara audiensi bersama dengan DPD REI Jawa Timur di kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Selasa (1/8).

Terkait dengan kualitas perumahan bersubsidi Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan, “Banyak pengaduan yang diterima langsung oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari masyarakat. Pengaduan itu umumnya tentang kualitas rumah. Oleh karena itu, kami meminta kepada pengembang agar lebih memperhatikan kualitas perumahan dan ke depan akan ada standar dan rekomendasi dari kami untuk pengembang dalam membangun rumah bersubsidi. Untuk itu, kami bekerjasama dengan Balitbang PUPR”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Dalam menjaga kualitas rumah layak huni, pemerintah akan mendorong pengembang untuk memperhatikan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Rumah yang akan dihuni oleh MBR harus memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan pemerintah daerah”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengapresiasi REI Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung Program Satu Juta Rumah. “Di lihat dari potensi pembangunan perumahan di Provinsi Jawa Timur, REI dalam catatan kami berpotensi membangun rumah sebesar 17.844 unit di Tahun 2017. Angka tersebut tentunya lebih besar daripada rencana pembangunan perumahan oleh asosiasi pengembang lain. Di Provinsi Jawa Timur, REI menempati urutan pertama sebagai pengembang dengan potensi pembangunan perumahannya tersebut”, jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Pembiayaan dan Perbankan, DPD REI Provinsi Jawa Timur, Azwar Hamidi mengatakan bahwa pihaknya sedang mendorong anggotanya untuk bersemangat membangun perumahan bersubsidi. “Untuk menumbuhkan semangat pengembang dalam membangun rumah bersubsidi memang perlu dicarikan jalan keluarnya. Selama ini masalah yang dihadapi para pengembang rumah bersubsidi adalah harga tanah akan tetapi kami berkomitmen untuk membantu MBR memiliki rumah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Kami akan menjual rumah berdasarkan harga real dan tidak ada unsur biaya lain seperti peningkatan mutu maupun biaya pemesanan rumah. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Timur ada pembinaan kepada pengembang dari lembaga perpajakan”, tegas Azwar Hamidi.

DPD REI Provinsi Jawa Timur juga mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan harga rumah per provinsi. Terkait hal ini Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saat ini tengah mengkaji ulang harga rumah karena untuk tahun 2019 akan ada batasan harga rumah baru dan pemerintah juga tengah mengkaji batasan penghasilan MBR yang berhak menerima KPR bersubsdi.

Acara audiensi dengan DPD REI Provinsi Jawa Timur ini juga dijadikan sebagai salah satu landasan bekerjasama dalam hal pertukaran data dan informasi pengembang perumahan bersubsidi. Adapun maksud dan tujuan audiensi yang dilaksanakan oleh DPD REI Provinsi Jawa Timur dengan Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR adalah memberitahu maksud dan tujuan akan dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) XIV REI Jawa Timur Tahun 2017 dengan tema “Bersama REI Membangun Rumah Rakyat” pada tanggal 30 – 31 Agustus 2017 di Surabaya yang akan mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai narasumber pada acara tersebut. (Sri/Pembiayaan Perumahan)