Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Selenggarakan FGD Penguatan Sisi Pasokan Rumah Bersubsidi

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Sisi Pasokan Rumah Bersubsidi. FGD tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, Jakarta, Jumat (20/10).

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa masih tingginya angka backlog perumahan baik dari segi kepenghunian maupun kepemilikan serta tingginya permukiman kumuh membutuhkan penyelenggaran perumahan yang seimbang baik dari sisi supply maupun demand. Untuk itu diperlukan sistem penyediaan perumahan (housing delivery system) dan sistem pembiayaan perumahan.

“Dari sisi demand dapat dikatakan masih sedikit perbankan yang berminat dengan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan kredit konstruksi untuk pembangunan rumah MBR, masih perlu didorong, agar perbankan mau menyalurkannya”, ujar Lana Winayanti.

Terkait Kredit Konstruksi untuk Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Lana mengatakan bahwa Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian PUPR akan mengeluarkan Kredit Konstruksi tahun depan. “Saat ini kami sedang menyiapkan aturannya”, ujarnya.

Permasalahan dari sisi supply untuk perumahan, ujar Lana Winayanti, terkait dengan ketersediaan lahan murah, lokasi perumahan yang dekat dengan tempat kerja. “Oleh karena itu, diperlukan terobosan pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan penyediaan lahan, land banking atau pemanfaatan lahan pemerintah”, terangnya.

Sementara itu, pelaksanaan PP No. 64 Tahun 2016 tentang kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR oleh pemerintah daerah (pemda) belum berjalan optimal. “Pemda belum memiliki pelayahan terpadu satu pintu. Oleh karena itu, perlu didorong adanya insentif dan pembinaan teknis bagi pemda”, ungkap Lana.

Dalam rangka mendorong sisi pasokan rumah bersubsidi, pemerintah pun melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk pengembang rumah bersubisidi.

“Untuk kebijakan pemberian PSU kami memilki usulan terobosan baru, yaitu pemotongan birokrasi untuk rekomendasi bantuan hanya sampai kab/kota, PSU diberikan sebesar 30% untuk minimal 50 unit rumah yang terbangun, jenis PSU dibatasi untuk jalan lingkungan, sanitasi dan air, dan diprioritaskan untuk lokasi perumahan bersubsidi”, ungkap Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Dadang Rukmana.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Bidang Pembiayaan Perumahan, Iskandar Saleh, sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan pasokan rumah bersubsidi perlu dilaksanakan penerapan lingkungan Hunian Berimbang (LHB). “Salah satu instrumen pelaksanaan LHB adalah harus memperhatikan Kawasan Siap bangunan (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)”, ujar Iskandar Saleh.