SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Siapkan Skema untuk Pekerja Informal

Pemerintah menyiapkan skema khusus bagi pekerja di sektor informal, melalui bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) dan kredit mikro perumahan swadaya.Skema ini menyaratkan calon debituy menabung terlebih dahulu selam 6 bulan. Hal ini untuk memantau kedisiplinan atau kepatuhan calon debitur. Adapun skema kredit mikro perumahan swadaya merupakan pinjaman yang diberikan untuk membangunan rumah di atas tanah milik sendiri, bukan pengembang.

Untuk skema BP2BT dananya berasal dari pinjaman Bank Dunia yang jumlahnya masih dinegosiasikan. Kerja sama dengan Bank Dunia ini menurut Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D Heripoerwanto akan berlangsung selama 3 tahun. Diperkirakan pinjaman ini dapat membiayai sekitar 80 ribu rumah. Untuk penyalurannya pemerintah bekerja sama dengan 3 bank nasional dan 2 bank pembangunan daerah.

Tahun 2017 ini, pemerintah menyiapkan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp.9,7 triliun, untuk membiayai sekitar 120 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu juga tersedia subsidi selisih bunga Rp 3,7 triliun untuk 225 ribu rumah dan bantuan uang muka Rp 2,2, triliun membiayai 345 unit rumah.

Anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016, untuk FLPP sebesar Rp9,227 triliunn dan subsidi selisih bunga Rp 2,2 triliun.