Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Pemerintah Susun Roadmap Pembiayaan Perumahan untuk Atasi Tantangan Bidang Pembiayaan Perumahan

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan mengangkat tema “Tantangan Pembiayaan Perumahan, Kini dan Masa Depan” dengan mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, BI, OJK, dan BPS), di Jakarta, Rabu (9/8).

Di dalam diskusi yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, mengatakan banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya bidang pembiayaan perumahan. “Dalam menghadapi tantangan tesebut kita saat ini tengah merancang roadmap sistem pembiayaan perumahan, yang mengintegrasikan subsistem pembiayaan primer dan subsistem pembiayaan sekunder. Dengan dimilikinya roadmap tersebut, ke depan Pemerintah dan seluruh stakeholders dapat merumuskan langkah-langkah sinergis yang diperlukan untuk pencapaian program dan mengukur tingkat pencapaian sistem pembiayaan sebagaimana diamanatkan oleh RPJPN 2025”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Tantangan bidang pembiayaan perumahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah angka backlog yang masih tinggi, yaitu 7,6 juta unit berdasarkan kepenghunian. “Adapun target pemerintah untuk menurunkan angka backlog berdasarkan kepenghunian adalah sebesar lima juta”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Untuk mencapai target penurunan backlog ini, Pemerintah menghadapi kendala alokasi dana. “Masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan dana pembiayaan perumahan, sebesar sekitar Rp 680 triliun. Oleh karena itu, dengan adanya diskusi  ini kami berharap mendapatkan masukan awal untuk penyusunan roadmappembiayaan perumahan tersebut”, tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN), Tri Dewi Virgiyanti mengatakan bahwa perwujudan sistem pembiayaan perumahan bukan tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saja. “Di sini perlu keterlibatan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya. Bappenas akan selalu mendukung terciptanya sistem pembiayaan perumahan sebagaimana yang diinginkan dalam RPJPN 2025. Namun, ada aspek yang harus diperhatikan, antara lain regulasi, sistem penjaminan, dan skema subsidi yang tidak tumpang tindih”, ucap Virgi.

Ayu Sukorini, Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan pada kesempatan tersebut mendukung sepenuhnya penyusunan Roadmap tersebut dan berharap bahwa bantuan Bank Dunia dapat digunakan semaksimum mungkin untuk penyusunan Roadmap.

Pada sisi lain, tantangan pembiayaan perumahan yang dihadapi oleh pemerintah adalah terkait dengan data. Namun, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), Gantjang Amanullah, yang turut hadir dalam pertemuan tersebutmengatakan, “Rencana 2020, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan. Oleh karena itu, kami meminta dukungan kepada Menteri PUPR agar sensus perumahan dapat terlaksana”, ujar Gantjang.

Rencana BPS untuk melaksanakan Sensus Perumahan disambut baik oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. “Kami apresiasi upaya yang akan dilakukan BPS. Karena selama ini, data backlog perumahan di daerah belum ada. Padahal data itu dibutuhkan juga untuk penetapan kelompok sasaran program”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. (*)