Pemerintah Targetkan Program Sejuta Rumah Tahun Ini Bisa Tercapai

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 29 April 2015, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan rusunawa pekerja di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tanpa terasa telah memasuki dua tahun. Program ini merupakan inisiasi pemerintah untuk mendorong berbagai stakeholder penyedia perumahan agar terwujud percepatan penyediaan rumah, baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non MBR. Melalui program ini diharapkan terbangun satu juta rumah setiap tahunnya.

Namun dalam dua tahun ini, capaian Program Satu Juta Rumah oleh berbagai stakeholder belum mencapai target yang diharapkan. Demikian hal ini terungkap pada Diskusi “Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat pada Selasa (9/5) di Hotel Ibis, Jakarta. Pemerintah berharap tahun 2017 ini, target satu juta rumah bisa tercapai.

Hadir berbagai narasumber pada diskusi tersebut, yaitu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR yang mewakili Menteri PUPR, Rido Matari Ichwan, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir SAM Bidang Ekonomi dan Pertanahan Kementerian ATR, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Direktur Perum Perumnas, Kepala Departemen Rumah Subsidi Bank BTN, Ketua Umum DPP REI serta Managing DIrector Sri Pertiwi Sejati.

Dari data yang ada pada tahun 2015, dalam program sejuta rumah hanya terbangun 699.770 unit dan tahun 2016 meningkat menjadi 805.169 unit. “Ditargetkan capaian program sejuta rumah terus meningkat dan tahun ini bisa terealisasi. Setidaknya dari 712.987 unit untuk MBR dan 287.013 untuk non MBR,” ungkap Rido Matari.

“Hal itu didukung komitmen para pengembang, antara lain REI yang dalam kepengurusan baru akan lebih memberi perhatian kepada MBR dengan target 205.035 unit, meningkat dari capaian 2016 yaitu 176.502 unit,” ungkap Rido Matari Ichwan di Hotel IBIS Cawang, Jakarta Timur. Rido tampil membacakan sambutan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang batal hadir sebagai pembicara kunci dalam Diskusi Forwapera itu.

Rido mengaku, dalam merealisasikan program tersebut bukan tanpa hambatan. Beberapa di antaranya yakni tingginya harga tanah, sulitnya proses pengadaan, hingga sertifikasi tanah, baik atas nama pengembang maupun pemecahan atas nama konsumen sasaran. Kesulitan lainnya yaitu dukungan infrastruktur masih kurang memadai di lokasi perumahan MBR akan dibangun, seperti akses jalan, listrik, angkutan umum, air minum, serta drainase kawasan.