Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Tingkatkan Kontrol Kualitas Rumah Bersubsidi

Pekanbaru – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memenuhi target program  Satu Juta Rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai skema bantuan kepemilikan rumah sederhana. Tidak hanya mengejar kuantitas, Kementerian PUPR juga fokus pada peningkatan kualitas rumah.

“Kalau peminat rumah subsidi banyak, kita akan tambahkan lagi tahun depan, agar lebih banyak lagi rumah yang disubsidi, dibangun swasta tapi tetap di back up subsidi pemerintah,” kata Presiden Joko Widodo, usai meninjau proyek penyediaan rumah tapak bersubsidi untuk MBR di perumahan Griya Setia Bangsa yang berlokasi di Kampar, Pekanbaru, Riau, Minggu (23/7/2017).

Turut mendampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mensesneg Pratikno, Gubernur Riau Arsyad Juliandi rachman, Bupati Kampar, Aziz Zainal, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, Direktur Utama BTN, maryono, dan Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arvi Argiyantoro.

KPR Subsidi bagi MBR yang digulirkan Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan adalah Kredit Pemilikan Rmah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) memiliki keuntungan bebas PPN, uang muka rendah, bunga tetap 5% dan dapat dicicil hingga 20 tahun. Selain itu dari Ditjen Penyediaan Perumahan juga ada bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) untuk perumahan bagi MBR.

Untuk mengontrol kualitas perumahan bersubsidi Presiden Jokowi mengungkapkan akan terus blusukan meninjau pembangunan rumah bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia., sekaligus mengawasi kualitas pembangunan yang dilakukan para pengembang.

Seusai acara Menteri PUPR mengungkapkan untuk meningkatkan kualitas rumah subsisdi yang dibangun. Kementerian PUPR akan melakukan pembahasan bersama bank-bank penyalur subsidi , developer dan stakeholder lainnya untuk menyusun rating perumahan dengan menjadikan salah satu perumahan MBR yang dinilai baik secara benchmark. Untuk itu Basuki menekankan agar pengembang terus membangun rumah berkualitas bagi MBR, salah satunya dengan menyediakan kualitas air bersih sebagai kebutuhan dasar penghuni rumah bersubsidi.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas kawasan hunian tersebut, Kementerian PUPR juga akan memberikan bnatuan PSU seperti jalan lingkungan dan drainase. Menteri Basuki juga meminta agar penyaluran bantuan PSU tersebut senantiasa diawasi sehingga tepat sasaran.

Selain memberikan skema bantuan pembiayaan perumahan, pemerintah juga terus mendorong kemudahan perijinan yang saat ini sudah didukung oleh surat edaran Mendagri untuk mempermudah perijinan bagi rumah MBR, terkait Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Layak Fungsi agar kualitas bangunan dan lingkungan perumahan tetap terjaga. /BirokompuPUPR