Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemerintah Turunkan Porsi Pendanaan FLPP

Bogor – PPDPP ikut berpartisipasi dalam kegiatan Forum Media Gathering dan Diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (FORWAPERA) pada 4 Agustus 2018. Bertempat di Salak Tower Hotel – Bogor, hadir sebagai salah satu narasumber, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dalam diskusi yang bertajuk “Skema (baru) FLPP dan Relaksasi LTV Gairahkan Pasar Perumahan”. Turut mendampingi Budi Hartono, Direktur Operasi PPDPP Nostra Tarigan; dan Direktur Layanan PPDPP Bimo Adi Nursanthyasto di tengah-tengah forum diskusi tersebut. Selain Budi Hartono, hadir pula sebagai narasumber mewakili unsur pemerintah : Irma Yanti Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan , Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR; dan Didik Sunardi, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Dalam paparannya, Budi Hartono menyampaikan bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian Program 1 (satu) Juta Rumah, pemerintah melakukan penyiapan dukungan dana yang berdampak pada penurunan beban fiskal Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada program FLPP. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara penyesuaian proporsi pendanaan FLPP.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, setelah 1 bulan Keputusan ini ditandatangani, maka sejak tanggal 20 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90 : 10 berubah menjadi 75 : 25. Dimana tujuh puluh lima persen dana berasal dari pemerintah dalam hal ini PPDPP, sedangkan sisanya sebesar dua puluh lima persen diblended dengan dana yang berasal dari Bank Pelaksana.

Dalam penyaluran dana FLPP, tahun ini PPDPP telah bekerjasama dengan 40 Bank Pelaksana yang terdiri dari 9 Bank Nasional dan 31 Bank Daerah. Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, telah mencapai Rp32,36 Triliun dengan 532.283 unit rumah. Adapun penerima FLPP tahun 2018 sebanyak 12.455 unit rumah senilai Rp1,43 Triliun. Total penerima manfaat KPR FLPP dari tahun 2010 terdiri dari 73,72 % pegawai swasta; 12,85% Pegawai Negeri Sipil; 7,72% Wiraswasta; 3,98% TNI/Polri; dan 1,73% lainnya.

Tahun 2018 PPDPP mengelola dana sebesar Rp6,57 Triliun yang terdiri dari DIPA sebanyak Rp2,18 Triliun, saldo tahun 2017 sebesar Rp2,049 Triliun, serta target pengembalian pokok dan penarikan sebesar Rp2,33 Triliun, dengan target sebesar 60.625 unit rumah. Dengan terjadinya penurunan porsi pendanaan, maka target PPDPP meningkat menjadi 70.000 unit rumah. Perubahan proporsi penyaluran ini didukung oleh PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF). Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP Tahun 2018 Bank BTN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk menjadi salah satu Bank Pelaksana penyalur dana FLPP. Saat ini Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dan Bank BTN dalam proses finalisasi.

“Dengan adanya FLPP ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas kredit perseroan sehingga masyarakat bisa punya rumah dengan cara  mudah, cepat dan murah sekaligus dapat mempercepat pencapaian program satu juta rumah,” pungkasnya

Dalam menunjang proses penyaluran FLPP kepada MBR, PPDPP melakukan inovasi pengembangan IT melalui Sistem e-FLPP. Melalui sistem e-FLPP, maka proses verifikasi data yang diajukan Bank Pelaksana kepada PPDPP dapat lebih cepat dilakukan, sehingga dapat mempercepat proses pencairan dana FLPP kepada MBR. Sistem yang diluncurkan oleh Menteri PUPR pada tahun 2016 ini masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).