SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pemkab Kutai Barat Siap Bangun Rumah Layak Huni Bagi PNS

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur optimis tahun 2016 bisa membangun rumah layak huni bagi PNS di lingkungannya sebanyak 500 unit. Demikian diungkapkan oleh Asisten Tiga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat, Gabriel Oktavianus ketika membuka acara Sosialisasi Program Sejuta Rumah Bagi PNS/TKK/PTT di Lingkungan Kabupaten Kutai Barat Kamis (11/2) di Gedung Tulur Aji Jejangkat Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Barat. “Kami mengadakan acara sosialisasi ini agar PNS/TKK/PTT mengerti bagaimana cara memperoleh rumah subsidi dan mendengarkan langsung penjelasan dari Kementerian PUPR serta pengembangnya,”ujarnya menjelaskan.

Saat ini Pemkab Kutai Barat sudah melakukan kerja sama dengan Perum Perumnas, di mana pemerintah kabupaten menyediakan pembeli dan pihak Perum Perumnas mencarikan lahan dan membangun rumahnya. Mengingat tingginya minat PNS/TKK/PTT untuk memiliki rumah maka Samson Sibarani, narasumber dari Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pengembang dan masyarakat untuk bisa mewujudkan rumah yang layak huni bagi MBR. Dari data yang disampaikan oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri diketahui bahwa peminat rumah subsidi di lingkungan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 1.265 orang, terdiri dari 854 orang PNS dan sisanya 411 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Karno, Manager Cabang Regional V Perum Perumnas menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah menemukan beberapa lahan yang akan dijadikan pilihan untuk perumahan nantinya. “Rumah akan dijual sesuai dengan harga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yaitu Rp 128 juta dengan tipe 36/180. Namun kami masih mencari kesepakatan karena dengan harga tersebut, Perumnas masih belum mendapatkan untung,”ujarnya menjelaskan.

Adapun pilihan lahan pembangunan perumahan yang akan dibangun Pemkab berada di RT 001 Kampung Ngenyar Asa dengan luas 16 Ha, RT 003 Kampung Belempung Ulag dengan luas tanah 33 Ha, RT 002 Kampung Asa dengan luas 14 Ha, serta RT 006 Dusun Pegalag Kampung Keay dengan luas 12 Ha dan RT 001 Kampung Keay dengan lahan 10 Ha.

Dalam sosialisasi yang berlangsung hingga sore hari, para narasumber menyampaikan bahwa pemerintah sangat konsen dengan pembangunan sejuta rumah bagi MBR. Diaz Rosanno, Kasi Pemantauan Rumah Tunggal dan Rumah Deret, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan program sejuta rumah tidak akan tercapai dengan baik jika data perumahan dari berbagai daerah tidak akurat dan sangat dibutuhkan regulasi dan dukungan pemda terkait kemudahan dalam pembangunan rumah.

Pemerintah pusat sudah memberikan kemudahan kepada PNS untuk bisa mendapatkan rumah. PNS bisa memanfaatkan fasilitas Bapertarum PNS berupa bantuan Uang Muka (BUM). Untuk Gol I sebesar Rp 5,2 juta, Gol II sebesar Rp 5,5 juta dan Gol III sebesar Rp 5,8 juta. Selain itu, PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa memanfaatkan BUM yang juga diberikan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 4 juta per orang.

Aryana Soeriadiredja, narasumber dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) juga memaparkan bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan KPR FLPP. Selain itu dijelaskan bahwa rumah yang nanti akan dibeli oleh masyarakat harus segera ditempati karena jika tidak ada sanksi yang harus diterima, seperti pengembalian subsidi yang telah diterima oleh masyarakat.

Turut hadir dalam acara sosialisasi ini, seluruh PNS/KTT/PTT di lingkungan pemkab Kutai Barat dan juga para narasumber dari Ditjen Pembiayaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bank BTN, Perum Perumnas dan sekretariat Korpri.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.