Pendampingan Penyelenggaraan SPIP pada LPDPP terus ditingkatkan

Untuk memberi keyakinan memadai terselenggaranya kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan tanggung jawab Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penyelenggaraan SPIP tersebut, merupakan tanggung jawab manajemen dari setiap instansi pemerintah, tak terkecuali LPDPP yang merupakan salah satu unit kerja Kementerian PUPR.

Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI), LPDPP mengadakan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Pada BLU LPDPP. Bertempat di Hotel Ambhara – Jakarta Selatan kegiatan ini berlangsung sehari penuh pada 29 Oktober 2019. Hadir membuka kegiatan, Direktur Umum dan Hukum, Monhilal didampingi Kepala SPI, Ismail bersama dengan para narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan BPSDM. Monhilal dalam pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan internal merupakan salah satu hal penting dan perlu untuk diperhatikan.

Kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu diawal adalah Pemaparan mengenai Konsep Three Line of Defense yang dibawakan oleh Bapak Bimo Nurhastyanto selaku Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, kemudian dilanjutkan dengan Materi Pentingnya Penerapan SPIP di Lingkungan Kementerian PUPR yang dibawakan oleh Bapak Tri Prijana selaku Widyaiswara Utama BPSDM Kementerian PUPR, dan pada siang hari materi penilaian risiko oleh Bapak Dedi Tahan Saputro selaku Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Sore Hari Bapak Ismail selaku Kepala Satuan Pengawasan Intern LPDPP mengingatkan pada peserta terkait pemenuhan dokumen SPIP.

Dalam kesempatan ini, Ismail menyampaikan pula perbedaan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPIP adalah sebuah sistem yang harus menjadi kebudayaan dalam suatu organisasi, sedangkan SPI adalah unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern termasuk mengevaluasi efektifitas SPIP. Ismail sampaikan pada perkembangannya SPI selaku audit internal berperan sebagai mitra kerja manajemen, tidak seperti zaman dahulu yang dikenal sebagai watch dog.  “Penyelesaian tindak lanjut terkait pengawasan, merupakan tugas masing-masing unit kerja. Sehingga apabila terdapat temuan, dapat segera dituntaskan” ujar Ismail. Di akhir acara, Ismail sampaikan bahwa untuk menyesuaikan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh PUPR dan BPKP, SPI telah menyusun draft pedoman dan SOP penilaian risiko pada BLU LPDPP yang dapat diaplikasikan pada masing-masing unit kerja.

LPDPP merupakan Badan Layanan Umum di Kementerian PUPR yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sejak tahun 2018, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahun 2018 LPDPP telah melaksanakan Control Environment Evaluation (CEE) melalui sebuah Focuss Group Discussion (FGD), dan masing-masing divisi telah menilai risiko terhadap satu kegiatan utama. Sedangkan pada tahun 2019 LPDPP menargetkan masing-masing divisi untuk melakukan penilaian risiko terhadap dua kegiatan utama lainnya, serta untuk kedepannya LPDPP menargetkan untuk melakukan penilaian risiko tingkat entitas/organisasi.