SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pengembang Aceh Usulkan Harga Rumah Untuk NAD Lebih Tinggi

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan sharing session bersama pemangku kepentingan KPR FLPP (Kredi Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada hari Kamis, 25 Oktober 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengawas PPDPP, Lana Winayanti, didampingi anggota Dewan Pengawas lainnya Achmad Saefuddin dan Arief Setia Budi Cany serta Direksi PPDPP terdiri dari Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono didampingi oleh Direktur Umum dan Hukum, Monhilal dan Direktur Layanan, Bimo Adi N. Sedangkan tamu undangan dari pemangku kepentingan terdiri dari Dinas Perumahan dan Permukiman pemerintah provinsi NAD, pengembang perumahan FLPP dan Bank pelaksana FLPP.

Tujuan dari sharing session adalah  untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan KPR Sejahtera FLPP dan mengetahui apa saja hambatannya dalam mencapai target rumah FLPP tahun 2018 sebesar 58.000 unit.

Dalam sambutan pembukaannya Lana menyampaikan bahwa pemerintah provinsi NAD agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya agar hasilnya lebih maksimal Saat ini serapan KPR FLPP di NAD masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. “Capaian target FLPP di NAD hanya 0,3% dari total realisasi yang ada tahun 2018. Diharapkan dalam pertemuan ini masalah yang dihadapi bisa dibicarakan dan dicari solusinya,” ujar Lana menjelaskan.

Menurut Dinas Perumahan dan Permukiman pemerintah provinsi NAD yang diwakili oleh Kasi Perumahan, Lutfi menyatakan bahwa saat ini NAD masih kekurangan rumah sebanyak 3.600 unit. Sehingga seharusnya pengembang bisa menangkap peluang yang ada ini. Namun diakui oleh Lutfi lokasi dan akses menjadi perioritas utama masyarakat Aceh dalam membeli rumah. Sehingga jika dua hal ini tidak terpenuhi, masyarakat cenderung menahan diri dulu untuk membeli.

Di sisi lain pengembang FLPP, dalam hal disampaikan oleh Ketua DPP REI Banda Aceh, Mohammad Nauval menyatakan bahwa harga rumah FLPP di NAD harus segera disesuaikan karena rumah subsidi untuk saat ini terlalu rendah. “Harga rumah di Aceh terlalu rendah menjadi hambatan bagi pengembang karena material bergantung pada suplai dari Medan dan pulau Jawa,”ujarnya. Menurutnya, REI Aceh sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah berikut kajiannya terkait dengan usulan harga rumah subsidi yang layak di Aceh.

Pihak direksi menyampaikan, dengan diadakannya dialog antara pemerintah dalam hal ini PPDPP bersama dengan pemangku kepentingan, diharapkan kendala yang dihadapi bisa diselesaikan bersama sehingga target tahun 2018 bisa segera tercapai hingga dua bulan ke depan.