Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Pengembang dan Masyarakat Rasakan Langsung Bantuan PSU dari Kementerian PUPR

Bandung – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat. Semangat membangun rumah layak huni ini juga digaungkan menyambut Hari Perumahan nasional (Hapernas) 2017 yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Tahun ini, Hapernas mengusung tema “Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Dalam mewujudkan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak, Kementerian PUPR memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program bantuan PSU dianggarkan maksimal sebesar Rp 6,2 juta per unit yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan MBR.

Akhir  pekan ini, (18/8) Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat  Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR,  Dadang Rukmana meninjau salah satu lokasi penerima bantuan PSU di perumahan Pesona Bukit Bintang, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perumahan yang berada di desa Tangsi Mekar ini memiliki 2.000 unit rumah dan berdiri di lahan yang luasnya sekitar 26 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah mendapatkan bantuan PSU.

“Untuk menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat, Kementerian PUPR memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pengembang selaku mitra kerja kami dalam membangun rumah bagi masyarakat melalui bantuan PSU. Sementara untuk konsumen, kami menyediakan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” kata Dadang Rukmana kepada wartawan saat meninjau lokasi penerima bantuan PSU di Perumahan Pesona Bukit Bintang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jum’at (18/8/2017).

Peninjauan lokasi PSU tersebut digelar sebagai bagian dari acara media visit untuk melihat langsung program pembangunan perumahan di Jawa Barat dalam rangka Hapernas 2017.

Dadang Rukmana menambahkan, bantuan diberikan dalam bentuk stimulan untuk meningkatkan semangat pengembang dalam mendukung program pemerintah yakni program 1 juta rumah. Bantuan stimulan ini juga mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat untuk tinggal dengan kemudahan akses jalan, air bersih dan listrik.

Sementara, pengembang  perumahan Pesona  Bintang yang diwakili  Direktur Utama PT Bangun Bintang Berderet, Wedha Wardhana mengatakan, bantuan PSU yang diberikan kepada perumahan dialokasikan pada pembangunan jalan lingkungan perumahan serta peningkatan kualitas material pembangunan rumah seperti penggunaan rangka baja ringan, serta kusen berbahan aluminium.

Melalui penggunaan material tersebut, Wedha juga  menyebutkan, rumah dengan rangka baja ringan dan kusen alumunium memiliki konstruksi yang kuat serta tahan lama. Selain itu, bantuan PSU berupa jalan di lingkungan perumahan menggunakan paving block yang mendukung untuk penyerapan air.

Manfaat bantuan PSU kementerian PUPR juga dirasakan oleh konsumen secara langsung. Salah satu warga bernama Syamsudin mengatakan, bantuan PSU mulai direalisasikan tahun 2016. Melalui bantuan tersebut, masyarakat merasakan manfaat secara langsung dengan infrastruktur jalan yang layak serta mampu meningkatkan kenyamanan hunian.

“Diharapkan adanya bantuan stimulan PSU tidak hanya memberikan semangat bagi para pengembang saat ini saja, melainkan untuk seterusnya pihak pengembang berkomitmen dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat,”  ujar Dadang saat mengakhiri penjelasan kepada media. (*)