Pengembangan Pengujian FLPP Menuju Digitalisasi Seutuhnya

Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) akan mempersiapkan diri menuju era digitalisasi seutuhnya demikian yang terungkap dalam Rapat Pengembangan Pengujian FLPP Tahun 2019 di Hotel Ambhara, Jakarta pada hari Rabu (25/9). Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LPDPP, Arief Sabaruddin, Direktur Layanan, Agusny Gunawan, Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim, Direktur Operasi, Martanto serta beberapa narasumber dari Ditjen Cipta Karya, BKPM, Balai Sertifikasi Elektronik serta lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK).

Dalam arahannya, Direktur Utama LPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan semua unit kerja di LPDPP harus mengetahui dan memahami proses digitalisasi dan mampu mengubah kebiasaan yang selama ini masih manual menuju digitalisasi, terutama untuk direksi dan kepala divisi,” demikian ungkapnya tegas. Kemajuan zaman yang sekarang semua menuju era digitalisasi mengharuskan setiap perusahaan untuk mengikutinya agar tidak ketinggalan.

Saat ini, penyaluran dana FLPP dilakukan dengan menggunakan pola executing melalui Bank Pelaksana yang sudah bekerja sama dengan LPDPP. Proses seleksi/verifikasi calon penerima bantuan/nasabah dilakukan oleh Bank Pelaksana sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian, LPDPP tetap melakukan proses pengujian untuk lebih meningkatkan ketepatan sasaran. Dalam proses tersebut, LPDPP telah menggunakan sistem e-FLPP sejak Bulan Agustus 2016, dimana sebelumnya proses pengujian masih dilakukan secara manual diubah menjadi otomatis untuk mempercepat proses pengujian dan mengurangi risiko kegagalan karena faktor manusia. Data-data tagihan dari Bank Pelaksana diunggah ke sistem e-FLPP, diproses pengecekan kelengkapan berkas, diuji sistem, kemudian diproses pembayaran dananya.

Metode validasi data pengembang dan data agunan rumah yang saat ini diterapkan pada sistem e-FLPP belumlah optimal, yaitu hanya dicek dengan data-data di Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG). Sistem e-FLPP yang sudah dibangun tersebut perlu diperkuat  melalui rencana pengembangan sistem e-FLPP versi 2. Beberapa metode yang diusulkan untuk diterapkan adalah pengembangan fitur lokasi (supply) yang terintegrasi dengan:  Sistem Online Single Submission (OSS) BKPM dalam rangka penerapan single ID Badan Usaha Pengembang Perumahan;  Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) PUPR sebagai validasi nomor IMB dan nomor SLF; dan  Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK Nasional sebagai validasi nomor SKA/SKT. Disamping itu, diperlukan juga rekomendasi model keamanan informasi oleh BSSN.

“Dengan dilakukannya pengembangan sistem e-FLPP tersebut, diharapkan metode validasi pengujian FLPP menjadi lebih optimal. Pengembangan sistem tersebut juga diharapkan dapat menjawab kendala-kendala penyaluran Dana FLPP yang terkait dengan ketepatan 6 sasaran dan kualitas bangunan rumah subsidi yang terjamin untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Direktur Layanan, Agusny Gunawan di awal pembukaan acara.

Ke depan, LPDPP akan mempertimbangkan penggunaan signiture digital dalam pemberkasan FLPP dan dicantumkan dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan perbankan.

Sebagai informasi, untuk tahun anggaran 2019, sampai dengan tanggal 20 September 2019, LPDPP telah menyalurkan Dana FLPP untuk 58.995 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp. 5,68 Triliun. Sedangkan jika dihitung sejak tahun 2010, maka LPDPP telah menyalurkan dan mengelola dana FLPP untuk 636.762 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp. 42,50 Triliun.