SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pengembangan Tata Kelola SDM Mengenai Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di lingkungan PPDPP

Rapat Pembahasan Pengembangan Tata Kelola SDM Mengenai Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penujukan Pelaksana Harian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Pukul 13.30 WIB s.d 19.30 WIB di Lantai 2 Ruang Rapat Bromo Kantor PPDPP. Rapat dipimpin oleh Muhammad Nauval Al-Ammari selaku Kepala Divisi SDM dan dihadiri oleh Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan kementerian PUPR, Kepala Divisi, Plt. Kepala Divisi, dan Perwakilan Pegawai di lingkungan PPDPP. Rapat dilaksanakan dalam rangka Pengembangan tata kelola SDM khususnya terkait Penyiapan Rancangan Keputusan Direktur Utama tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Rapat dihadiri oleh narasumber dari Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR. yaitu Ibu Retno Triyanti Handayani selaku Kepala Bagian Pembinaan Pegawai yang hadir bersama Kepala Sub Bagian Seleksi dan Administrasi Jabatan. Pokok-pokok pembahasan yaitu mengenai hak dan kewajiban PLT dan PLH, cara penunjukan PLT dan penunjukan PLH, Syarat pengangkatan PLT, Batasan Kewenangan PLT dan PLH. Secara umum konsep yang dibahas mengacu pada Surat Kepala BKN Nomor K.26.30/V.20.3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Terkait Pemberian Insentif Kepada PLT dan PLH mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang tata cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana tindak lanjut dari rapat ini adalah Penyiapan dan Finalisasi Rancangan Keputusan Direktur tentang tata cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan LPDPP. Diharapkan posisi Direktur Utama yang saat ini masih kosong/belum definitif dapat segera terisi agar regulasi ini dapat di tetapkan.