Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Pentingnya Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Negara

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui unit kerja Direktur Umum dan Hukum, Divisi Rumah Tangga dan Aset mengadakan diskusi terkait Penghapusan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kamis (22/12) di Bandung.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Agus Setiawan, Kasubbag PBMN I.1, didampingi oleh Lucky Aji Pramono, Penata BMN Biro Pengelolaan Barang dan Pelayanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam pemaparannya, Agus menjelaskan banyak hal terkait BMN, mulai dari pokok-pokok perencanaan kebutuhan BMN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN serta paradigma pengelolaan keuangan negara.

“Aset negara adalah semua yang dibiayai oleh APBN dan sifatnya BMN harus dijaga dan dipelihara karena ada sanksi bagi yang menelantarkan dan menyalahgunakan,” ujar Agus menjelaskan.

Turut hadir dalam diskusi ini, Direktur Umum dan Hukum serta seluruh perwakilan dari semua direktorat yang ada di lingkungan PPDPP.