SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Per April 2017, Papua Barat Banyak Serap KPR FLPP

Papua Barat per April 2017, menjadi provinsi tertinggi yang menyerap dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Provinsi ini menyerap 586 unit (15,22%). Menyusul kemudian Sumatera Utara sebesar 404 unit (10,50%); (3) Jawa Barat sebesar 368 unit (9,56%); (4) Banten sebesar 334 unit (8,68%); (5) Kalimantan Barat sebesar 325 unit (8,44%).

Realisasi penyaluran dana FLPP pada bulan April 2017 untuk 3 (tiga) urutan terbesar Bank Pelaksana yaitu: (1) Bank Artha Graha sebesar 366 unit atau 25,05%; (2) Bank Papua sebesar 355 unit atau 24,30%; dan (3) Bank BRI Syariah sebesar 285 unit atau 19,51%.

Pada tahun 2017 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dengan 27 (dua puluh tujuh) bank pelaksana yaitu: Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank Artha Graha, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank NTB, Bank DIY, Bank Papua, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Sumselbabel Syariah, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Nagari, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Jateng, Bank SulutGo, Bank Riau Kepri, Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, Bank Mayora, Bank Jatim, Bank BNI, dan Bank Mandiri.

Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan April 2017 sejumlah 3.849 unit atau telah mencapai 3,21% dari target sejumlah 120.000 unit dan dengan nilai FLPP sebesar Rp 439,42 miliar atau mencapai 3,83% dari target sebesar Rp11,47 triliun. Sedangkan secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2017 sebanyak 499.914 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp28,66 triliun. Rendahnya penyerapan/ penyaluran FLPP disebabkan belum diterbitkannya DIPA FLPP sejumlah Rp 9,7 triliun. Seluruh pencairan sampai dengan April 2017 masih menggunakan dana hasil penerimaan pengembalian pokok bulan Januari s.d April 2017.