Peraturan Tentang Hunian Berimbang Akan Diterbitkan Lagi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerbitkan kembali peraturan mengenai Hunian Berimbang. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Pembangunan rumah secara berimbang antara rumah mewahh, menengah dan kecil adalah amant dari UU No. 1 Tahun 2010 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kewajiban tersebut dijabarkan dalam peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 10/2012 dan direvisi melalui Permenpera No. 7/2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Aturan tersebut dikenal dengan aturan hunian berimbang dengan komposisi pembangunan 1:2:3.

Maknanya, pembangunan satu unit rumah mewah oleh pengembang, mereka wajib untuk membangun dua rumah kelas menengah dan tiga unit rumah sederhana. Selain itu untuk rumah susun atau apartemen berlaku kewajiban pembangunan rumah susun umum sebanyak 20 persen dari toral luas lantai untuk rumah komersial yang dibangun. Pembangunan harus dilakukan dalam satu hamparan pengembangan atau dalams atu kabupaten/kota. Kecuali di Jakarta kewajiban dapat dipenuhi dalam satu provinsi.

Rencananya dalam rancangan permen yang baru, akan menghapus tentang sanksi pidana kecuali sanksi admistratif. Aturan ini akan dibuat lebih fleksibel mengakomodasi suara pengembang sebagai pelaku pembangunan. Pada saat ini menurut Syarif, proses penyusunan permen sudah berada pada tahap akhir, dengar pendapat atau konsultasi publik dengan melibatkan pengembang, praktisi/ahli dan masyarakat.”Targetnya januari ini bisa kelar,” ujarnya optimis.