SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Peraturan Tentang Hunian Berimbang Akan Diterbitkan Lagi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerbitkan kembali peraturan mengenai Hunian Berimbang. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Pembangunan rumah secara berimbang antara rumah mewahh, menengah dan kecil adalah amant dari UU No. 1 Tahun 2010 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kewajiban tersebut dijabarkan dalam peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 10/2012 dan direvisi melalui Permenpera No. 7/2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Aturan tersebut dikenal dengan aturan hunian berimbang dengan komposisi pembangunan 1:2:3.

Maknanya, pembangunan satu unit rumah mewah oleh pengembang, mereka wajib untuk membangun dua rumah kelas menengah dan tiga unit rumah sederhana. Selain itu untuk rumah susun atau apartemen berlaku kewajiban pembangunan rumah susun umum sebanyak 20 persen dari toral luas lantai untuk rumah komersial yang dibangun. Pembangunan harus dilakukan dalam satu hamparan pengembangan atau dalams atu kabupaten/kota. Kecuali di Jakarta kewajiban dapat dipenuhi dalam satu provinsi.

Rencananya dalam rancangan permen yang baru, akan menghapus tentang sanksi pidana kecuali sanksi admistratif. Aturan ini akan dibuat lebih fleksibel mengakomodasi suara pengembang sebagai pelaku pembangunan. Pada saat ini menurut Syarif, proses penyusunan permen sudah berada pada tahap akhir, dengar pendapat atau konsultasi publik dengan melibatkan pengembang, praktisi/ahli dan masyarakat.”Targetnya januari ini bisa kelar,” ujarnya optimis.