SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Perizinan Perumahan Diatur Pemda

Dengan telah ditandatanganinya peraturan pemerintah (PP) no 64/2016 tentang Pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Presiden pada tanggal 29 Desember 2016 lalu, diharapkan dapat mempercepat proses perizinan bagi pengembang yang membangun perumahan bagi MBR dengan lahan maksimal 5 hektar. PP ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang diumumkan Agustus 2016.

Poin penting dari PP ini adalah badan hukum atau pengembang yang akan membangun perumahan bagi MBR harus menyususn prooposal kepada pemerintah daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pengukuran bidang tanah dilakukan paling lama 14 hari. Proses penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan membutuhkan waktu paling lama empat hari sejak pengajuan diterima secara lengkap dan benar.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus mengatakan pelaksanaan PP No. 64/2016 ini sangat tergantung kepada Peraturan Daerah yang diterapkan di daerah. Untuk itu sosialisasi mengenai PP ini sangat penting dilakukan ke daerah mengingat perizinan diatur oleh pemerintah daerah (pemda). Dengan sosialisasi diharapkan Pemda dapat menyususn atau merevisi perda sesuai dengan PP ini. Rencananya sosialisasi PP No 64/2016 ini akan dikoordinatori oleh Kementerian Dalam Negeri.