Perizinan Perumahan Diatur Pemda

Dengan telah ditandatanganinya peraturan pemerintah (PP) no 64/2016 tentang Pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Presiden pada tanggal 29 Desember 2016 lalu, diharapkan dapat mempercepat proses perizinan bagi pengembang yang membangun perumahan bagi MBR dengan lahan maksimal 5 hektar. PP ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang diumumkan Agustus 2016.

Poin penting dari PP ini adalah badan hukum atau pengembang yang akan membangun perumahan bagi MBR harus menyususn prooposal kepada pemerintah daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pengukuran bidang tanah dilakukan paling lama 14 hari. Proses penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan membutuhkan waktu paling lama empat hari sejak pengajuan diterima secara lengkap dan benar.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus mengatakan pelaksanaan PP No. 64/2016 ini sangat tergantung kepada Peraturan Daerah yang diterapkan di daerah. Untuk itu sosialisasi mengenai PP ini sangat penting dilakukan ke daerah mengingat perizinan diatur oleh pemerintah daerah (pemda). Dengan sosialisasi diharapkan Pemda dapat menyususn atau merevisi perda sesuai dengan PP ini. Rencananya sosialisasi PP No 64/2016 ini akan dikoordinatori oleh Kementerian Dalam Negeri.