SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Petugas Lapangan PPDPP Harus Miliki Kemampuan yang Baik di Lapangan

Kamis, 19 Juli 2018, melanjutkan kegiatan Bimbingan Teknis Pemantauan Lapangan Rumah Sejahtera FLPP Tahun 2018, Direktur Utama, Budi Hartono hadir memberikan sambutan dan pembekalan kepada Petugas Lapangan. Budi Hartono menjelaskan bahwa rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintah, dana FLPP yang dikelola oleh PPDPP merupakan dana pemerintah yang dinikmati oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), karena itu harus dipastikan tepat sasaran.

Oleh karena hal tersebut PPDPP menugaskan Petugas Lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran rumah FLPP bagi MBR. Budi Hartono mengingatkan kepada Petugas Lapangan, dengan menggunakan jaket dan logo Kementerian PUPR dan PPDPP, berarti membawa tugas pemerintah. Sehingga Petugas Lapangan harus memiliki kemampuan yang baik di lapangan, karena hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan membawa citra yang baik kepada masyarakat.

Budi Hartono melanjutkan, bahwa saat ini Kementerian PUPR menjadi andalan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan dasar pembangunan ekonomi, dan hal tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR secara baik dan cepat.

“Kementerian PUPR telah membuat sejarah dan image yang baik, sehingga kita harus menjaganya,” ujar Budi Hartono mengingatkan. Tata krama dan sopan santun merupakan dasar yang harus dimiliki oleh Petugas Lapangan ketika terjun melakukan monitoring di lapangan. “Pastikan data yang diisi harus sesuai dan benar, karena PPDPP selalu memeriksa kembali di lapangan,” ujar Budi Hartono kembali mengingatkan.

Usai pembekalan dari Direktur Utama PPDPP, materi dilanjutkan dengan Teknik Pemantauan Lapangan Rumah Sejahtera KPR FLPP yang disampaikan oleh Erniyawati dan Pelatihan Aplikasi e-Monev 2.0 oleh Arief BC Setiawan. Menurut rencana, di hari berikutnya PPDPP bersama Petugas Lapangan akan melakukan monitoring dan evaluasi bersama KPR FLPP di Kota tangerang.