Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PNS Kementerian Perindustrian Mendukung Program KPR Sejahtera FLPP

Kementerian Perindustrian bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mensosialisasikan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada seluruh pegawai  di lingkungan Kementerian Perindustrian pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017. Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Umum, Yedi Sabaryadi dan beliau juga memberikan sambutan dengan menyampaikan salah satu bentuk kesejahteraan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan rumah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Layanan PPDPP, D.T.Saraswati, Sekretaris Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, Linda Herawati, dan Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arif.

D.T.Saraswati memaparkan program pemerintah tentang rumah bersubsidi KPR FLPP. Disini beliau juga menyampaikan beberapa hal tentang PPDPP, diantaranya; layanan PPDPP bisa dimanfaatkan dengan bagaimana tata cara untuk mendapatkan rumah subsidi dengan suku bunga 5% dan juga siapa saja berhak mendapatkan rumah subsidi tersebut.

Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh beberapa pengembang dan bank pelaksana KPR Sejahtera diantaranya; BNI, BRI, Bank Artha Graha, dan BRI Syariah untuk membuka booth yang ada di Kementerian Perindustrian.

Linda Herawati menjelaskan tentang manfaat dan mekanisme pemanfaatan bantuan uang muka dan bantuan tabungan perumahan sebesar 5,8 Juta dari BAPERTARUM –PNS bagi PNS pensiun dan pada saat masih aktifnya belum menggunakan bantuan dari BAPERTARUM-PNS. Disini beliau juga menyampaikan bahwa transformasi BAPERTARUM-PNS yang akan segera berubah menjadi TAPERA.

PNS di lingkungan Kementerian Perindustrian diharapkan mengerti dan memahami bagaimana mekanisme adanya program KPR FLPP tersebut.