Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Porsi Pendanaan FLPP 75 : 25 berlaku 20 Agustus 2018

Jakarta, 6 Agustus 2018 – PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero mengundang Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan 40 Bank Pelaksana yang telah melakukan Penandatanganan Kerjasama Operasional (PKO) untuk hadir dalam acara sosialisasi Penurunan Porsi Pemerintah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam acara yang berlangsung di ruang rapat ballroom Hotel Ambhara – Jakarta Selatan, hadir Direktur PT. SMF, Heliantopo dan Direktur Utama PPDPP Budi Hartono yang didampingi oleh Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim; dan Direktur Layanan PPDPP, Bimo Adi Nursanthyasto.

Untuk mendukung percepatan pencapaian Program 1 (satu) Juta Rumah, pemerintah melakukan penyiapan dukungan dana yang berdampak pada penurunan beban fiskal Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada program FLPP. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara penyesuaian proporsi pendanaan FLPP. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, maka setelah 1 bulan Keputusan ini ditandatangani maka sejak tanggal 20 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90 : 10 berubah menjadi 75 : 25. Dimana tujuh puluh lima persen dana berasal dari pemerintah dalam hal ini PPDPP, sedangkan sisanya sebesar dua puluh lima persen diblended dengan dana yang berasal dari Bank Pelaksana.