PPDPP Adakan Pelatihan Penyusunan dan Reviu Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

PPDPP melalui Divisi Hukum unit kerja Direktur Umum dan Hukum selenggarakan kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Reviu Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan PPDPP. Bertempat Hotel Grand Zury – BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kegiatan ini diadakan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 27 hingga 28 Mei 2019. Adapun peserta kegiatan terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan dari masing-masing divisi di lingkungan unit kerja PPDPP, tercata lebih dari 25 orang hadir mengikuti kegiatan ini.

Mendampingi Direktur Umum dan Hukum, Monhilal, dalam sambutannya Plt. Kepala Divisi Hukum, Aryana Soeradireja menyampaikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah menciptakan komitmen mengenai prosedur yang dikerjakan oleh PPDPP dalam mewujudkan good governanceAdapun dasar penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Reviu SOP Administrasi Pemerintahan PPDPP adalah  Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

Hadir sebagai narasumber dalam memberikan paparan, Iqbal Budianto, Kepala Sub Bidang Evaluasi Kebijakan Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Iqbal menyampaikan dalam menyusun SOP pada dasarnya sederhana, cukup disesuaikan dengan kondisi ideal dan faktual dalam organisasi tersebut “Tulis yang dikerjakan, dan kerjakan yang tertulis” ujar Iqbal.

Divisi Hukum menilai bahwa terselenggaranya pelatihan ini memberikan berbagai manfaat, seperti : Sebagai standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; dan Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.