SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Adakan Pelatihan Penyusunan dan Reviu Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

PPDPP melalui Divisi Hukum unit kerja Direktur Umum dan Hukum selenggarakan kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Reviu Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan PPDPP. Bertempat Hotel Grand Zury – BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kegiatan ini diadakan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 27 hingga 28 Mei 2019. Adapun peserta kegiatan terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan dari masing-masing divisi di lingkungan unit kerja PPDPP, tercata lebih dari 25 orang hadir mengikuti kegiatan ini.

Mendampingi Direktur Umum dan Hukum, Monhilal, dalam sambutannya Plt. Kepala Divisi Hukum, Aryana Soeradireja menyampaikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah menciptakan komitmen mengenai prosedur yang dikerjakan oleh PPDPP dalam mewujudkan good governanceAdapun dasar penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Reviu SOP Administrasi Pemerintahan PPDPP adalah  Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

Hadir sebagai narasumber dalam memberikan paparan, Iqbal Budianto, Kepala Sub Bidang Evaluasi Kebijakan Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Iqbal menyampaikan dalam menyusun SOP pada dasarnya sederhana, cukup disesuaikan dengan kondisi ideal dan faktual dalam organisasi tersebut “Tulis yang dikerjakan, dan kerjakan yang tertulis” ujar Iqbal.

Divisi Hukum menilai bahwa terselenggaranya pelatihan ini memberikan berbagai manfaat, seperti : Sebagai standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; dan Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.