SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Adakan Rakor Pelaksanaan Kegiatan 2017 dan Rencana Kegiatan 2018

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui unit kerja Direktur Keuangan mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan 2017 dan Rencana Kegiatan 2018 pada hari Rabu – Jumat (14-16/6) di Hotel Santika, Tangerang.

Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan, Direktur Umum dan Hukum, Rahmat Hidayat dan perwakilan dari unit kerja di semua direktur di lingkungan PPDPP.

Dalam pembukaannya, Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan menyatakan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk melayani masyarakat dan harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada. “Anggaran investasi proposalnya harus jelas dan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya,” ujarnya. Untuk itu, dalam kesempatan ini, diharapkan setiap perwakilan dari unit kerja mampu mengikuti dan mencermati paparan yang ada terkait dengan hal tersebut, lanjutnya.

Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Keuangan, yaitu Cahyanto Utomo, Reza S. Madjid dan Aksa Nugraha beserta tim lainnya  dari Direktur Jenderal Anggaran,  Dalam paparannya, dijelaskan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan usulan/proposal yang diajukan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah. Jika sesuai maka pagu anggarannya akan ditetapkan.