Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Adakan Rapat Pembahasan PKO Tahun 2018 di Makassar

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengumpulkan 26 Bank Umum Nasional dan Bank Pembangunan Daerah di Makassar untuk pembahasan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) tahun 2018, Selasa (21/11). Acara ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PKO tahun 2017 dan perubahan-perubahan PKO untuk tahun 2018.

Bank yang hadir pada kesempatan ini, BNI, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BJB, BJB Syariah, Bank Jateng, Bank DIY, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Kalteng, Bank Kalbar, Bank Kaltim, Bank Sulselbar, Bank Sulteng, Bank Sulta, Bank Bali, Bank NTT dan Bank Papua.

Pembahasan PKO ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dilakukan sebelumnya di Batam dengan menghadirkan 8 Bank untuk wilayah Sumatera yaitu Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Nagari, Bank SumselBabel dan Bank Sumselbabel Syariah.

Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono didampingi Direktur Layanan Saraswati beserta Divisi Kerja Sama dan Hukum PPDPP. Dalam arahannya, Budi Hartono menyampaikan agar BPD berkiprah dalam menyalurkan dana FLPP di wilayahnya. “Untuk meningkatkan penyaluran, BPD diharapkan untuk memperbagus pelayanan dengan menyediakan kredit konstruksi dan kredit penggunaan lahan,” ujar Budi menyarankan.

Dalam kesempatan yang sama Dirut Budi juga menyampaikan bahwa ke depan, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas rumah subsidi, pemerintah akan melakukan registrasi pengembang. Sehingga pengembang yang tidak membangun rumah tidak layak huni akan di black list.