PPDPP Adakan Rapat Pembahasan PKO Tahun 2018 di Makassar

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengumpulkan 26 Bank Umum Nasional dan Bank Pembangunan Daerah di Makassar untuk pembahasan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) tahun 2018, Selasa (21/11). Acara ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PKO tahun 2017 dan perubahan-perubahan PKO untuk tahun 2018.

Bank yang hadir pada kesempatan ini, BNI, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BJB, BJB Syariah, Bank Jateng, Bank DIY, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Kalteng, Bank Kalbar, Bank Kaltim, Bank Sulselbar, Bank Sulteng, Bank Sulta, Bank Bali, Bank NTT dan Bank Papua.

Pembahasan PKO ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dilakukan sebelumnya di Batam dengan menghadirkan 8 Bank untuk wilayah Sumatera yaitu Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Nagari, Bank SumselBabel dan Bank Sumselbabel Syariah.

Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono didampingi Direktur Layanan Saraswati beserta Divisi Kerja Sama dan Hukum PPDPP. Dalam arahannya, Budi Hartono menyampaikan agar BPD berkiprah dalam menyalurkan dana FLPP di wilayahnya. “Untuk meningkatkan penyaluran, BPD diharapkan untuk memperbagus pelayanan dengan menyediakan kredit konstruksi dan kredit penggunaan lahan,” ujar Budi menyarankan.

Dalam kesempatan yang sama Dirut Budi juga menyampaikan bahwa ke depan, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas rumah subsidi, pemerintah akan melakukan registrasi pengembang. Sehingga pengembang yang tidak membangun rumah tidak layak huni akan di black list.