SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Adakan Sharing Knowledge Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Direktorat Operasi, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan mengadakan sharing knowledge di Novotel Hotel Tangerang Jumat (5/2) pagi tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ari Sulistiogo, Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan LPDB KUMKM didampingi oleh oleh Alfas Akhmad Haqiki, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi serta para pegawai di lingkungan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Dalam ulasannya, Ari mengutarakan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan sebagai pemantauan kegiatan yang terencana untuk mengetahui kondisi dari mitra kerja. Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa program yang dilakukan tepat peruntukkan atau penyalurannya, tepat sasaran, tepat pengembalian (tepat waktu dan jumlahnya) serta meninjau sejauh mana dampak dan manfaatnya (perkembangan usaha/aset dan penyerapan tenaga kerja).
Dalam pelaksanaan moniroting dan evaluasi yang dilakukan, saat ini LPDB KUMKM menggandeng kelompok kerja dengan seluruh dinas koperasi dan UKMdi 33 provinsi seluruh Indonesia. Selain itu juga melakukan kerja sama dengan sembilan perguruan tinggi di Indonesia meliputi Universitas Brawijaya, Universitas Makassar, Universitas Hasanuddin, Udayana, Universitas Sumatera Utara , Universitas Sudirman dan Jakarta.

Dalam obrolan setengah hari itu, Ari menjelaskan bahwa PPDPP memiliki keleluasaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan LPDB KUMKM. Seharusnya PPDPP bisa lebih bergerak maju. Untuk itu Ari menyarankan agar PPDPP harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan memulai melakukan “sentuhan” langsung kepada pengembang serta melakukan pendelegasian yang jelas. “Sebaiknya PPDPP bisa membuat KPR online dengan bekerja sama dengan perbankan dimana dananya bisa dibiayai oleh BLU. Selain itu PPDPP bisa membuat aturan dimana jika terjadi kesalahan di lapangan Bank harus bisa menyelesaikannya,” ujar Ari menyarankan.
Selain itu ke depan, Alfas juga menyarankan agar PPDPP mulai mengembangkan skim-skim pembiayaan baru agar PPDPP ke depannya lebih jauh berkembang. “Persyaratan untuk bisa mendapatkan pembiayaan perumahan sebaiknya jangan disamaratakan. Persyaratan yang berbeda bisa diperlakukan bagi MBR yang berada di daerah perbatasan, dan daerah tertinggal.Jadi harus dibedakan perlakuan untuk semua daerah sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing,” tambah Alfas. Alfas yakin jika PPDPP mulai melakukan kajian tentang hal tersebut akan lebih cepat berkembangnya.

Saat ini per Tahun 2015, PPDPP telah menyalurkan dana sebesar Rp22 Triliun. Dimana dana yang disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bank pelaksana. Diakui oleh Nostra Tarigan, Direktur Operasi PPDPP, monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat ini oleh PPDPP masih perlu ditingkatkan untuk lebih bisa memantau ketepatsasaran dari program yang digulirkan oleh pemerintah.