PPDPP Adakan Sharing Session Pemangku Kebijakan KPR FLPP DI Kabupaten Bandung

PPDPP melalui unit kerja Divisi Kerjasama, Direktur Layanan mengadakan Sharing Session Pemangku Kebijakan KPR FLPP pada hari Kamis, 27 Juni 2019 di Gedung Dewi Sartika, Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman Pertanahan, Kabupaten Bandung. Pada Kesempatan ini hadir dalam Dadang M Naser selaku Bupati Kabupaten Bandung, dan Erwin Rinaldi selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.Sedangkan PPDPP diwakili oleh Agusny Gunawan selaku Direktur Layanan PPDPP yang didampingi Kepala Divisi Kerjasama PPDPP, Umi Hardinajati. Hadir pula mitra kerja terkait seperti PT. SMF, REI, APERNAS, APERSI, PERUMNAS, dan HIMPERA. Adapun Bank Pelaksana yang hadir adalah BTN, BJB Syariah, BJB, Bank Mandiri dan BNI.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Bandung, Dadang M Naser yang sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh pihak, seperti Kementerian PUPR, APERSI, REI dan seluruh perusahaan yang selama ini telah eksis melakukan kegiatan pelayanan sekaligus melakukan pergerakan Bisnis di Bidang Perumahan Sejuta Rumah yang  dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Menteri PUPR. Dadang juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dan akan terus mendorong respon positif kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar dapat memperoleh rumah dengan mudah dan mendapatkan tempat tinggal dengan layak “Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan penyediaan rumah dan perbaikan jalan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung” ujarnya.

Dadang menambahkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki angka pengangguran terkecil kedua di Jawa Barat karena banyaknya komunitas kampung yang produktif dan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung semula 12,5% dan berkurang menjadi 6,61% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bandung sebesar 3,7 juta di tahun 2019. 27Dadang menyampaikan saat ini masih terdapat faktor yang membuat harga rumah semakin mahal, seperti adanya Inflasi yang bisa membuat harga rumah cenderung naik sekitar 10% setiap tahunnya. Berdasarkan Analisa kebutuhan dan rumah di Kabupaten Bandung diperkirakan hingga Tahun 2024 mencapai sebesar 1.050.000 unit, sedangkan ketersediaan rumah sampai Tahun 2014 sudah mencapai 706.651 unit. Sehingga terdapat Backlog rumah sebesar 343.349 unit.

Agusny Gunawan yang mewakili PPDPP dalam kesempatan tersebut menjelaskan mengenai  proses bisnis penyaluran Dana FLPP yang terdiri atas unsur berbagai stakeholder PPDPP, antara lain seperti Bank Pelaksana dan Pengembang. Melalui FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh Fitur KPR Sejahtera FLPP seperti uang muka ringan, suku bunga tetap sebesar 5 %, jangka waktu panjang, angsuran terjangkau, bebas premi asuransi, bebas PPN, dan harga ditentukan oleh Pemerintah. Adapun syarat dan ketentuan KPR Sejahtera FLPP yakni gaji maksimum 4 juta untuk rumah tapak, dan 7 juta untuk rumah susun. Dalam pengajuannya, MBR harus memastikan bahwa belum pernah memiliki rumah ataupun menerima subsidi dari pemerintah, memiliki NPWP, E-KTP, dan juga SPT, Batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang baru, yaitu di Kabupaten Bandung harga rumah FLPP menjadi sebesar 140 juta rupiah.

Realisasi penyaluran Dana FLPP sejak tahun 2010 hingga Juni 2019 sebanyak 620.327 unit dengan jumlah nominal sebesar Rp 40,9 Triliun Rupiah dan Realisasi penyaluran Dana FLPP di Jawa Barat sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 sebanyak 215.699 unit dengan jumlah nominal sebesar Rp 13,6 Triliun Rupiah Realisasi penyaluran Dana FLPP di Kabupaten Bandung sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 sebanyak 8.313 unit dengan jumlah nominal sebesar Rp 414 Miliar Rupiah.