SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP akan Gunakan Otoritas Sertifikat Digital

Ke depan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan menggunakan otoritas sertifikat digital dengan bank pelaksana dalam pemberkasan dokumen terkait dengan sistem online e-FLPP yang sudah diluncurkan per 3 Agustus lalu. Sehingga keaslian dan kerahasiaan dokumen yang disajikan terjamin.

Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian Peralatan Sandi, Anton Setiawan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam acara rapat pembahasan teknologi informasi yang diadakan oleh PPDPP melalui Direktur Operasi di Yogyakarta 5 – 7 Oktober. Demi menjaga keamanan dokumen, ke depan bank pelaksana akan memiliki kunci sandi sehingga aman dari manipulasi maupun sabotase dari pihak yang tidak bertanggungjawab. “Informasi saat ini sudah menuju online atau digital, dimana seluruh orang dapat mengakses informasi dari sana, namun harus diperhatikan juga pentingnya sebuah keamanan pada sistem informasi yang bersifat digital,”ujarnya.

Hadirnya Lemsaneg dalam kegiatan Direktur Operasi ini adalah merupakan tindak lanjut dari rencana kerjasama antara PPDPP dengan Lemsaneg mengenai keamanan sistem informasi digital PPDPP. Saat ini PPDPP memang terus berupaya menggenjot teknologi informasi demi meningkatkan layanan kepada stakeholder, salah satunya adalah dengan pihak bank pelaksana.

Pada kesempatan yang sama turut hadir Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono. Dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(KPR FLPP) merupakan salah satu wujid perhatian pemerintah kepada perumahan di Indonesia yang masih memiliki angka backlog sebesar 11,4 juta. Sehingga perhatian pemerintah saat ini lebih berfokus kepada aspek papan, atau perumahan. Di Tahun 2017 mendatang, PPDPP dipercaya mengelola dana sebesar Rp 9,7 Triliun untuk KPR FLPP. “Nilai yang sangat tinggi dengan tanggungjawab yang tinggi pula. Sehingga PPDPP harus konsentrasi pada program kerjanya, dan saat ini berusaha mengaplikasikannya menjadi sistem dari hulu hingga ke hilir,”papar Budi hadapan bank pelaksana.
Dalam rapat pembahasan mengenai sistem teknologi informasi ini, diikuti oleh 16 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Mayora. Dalam rapat ini turut disimulasikan bagaimana sistem e-FLPP bekerja. Sehingga BPD diharapkan bisa segera menerapkannya.