PPDPP akan Gunakan Otoritas Sertifikat Digital

Ke depan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan menggunakan otoritas sertifikat digital dengan bank pelaksana dalam pemberkasan dokumen terkait dengan sistem online e-FLPP yang sudah diluncurkan per 3 Agustus lalu. Sehingga keaslian dan kerahasiaan dokumen yang disajikan terjamin.

Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian Peralatan Sandi, Anton Setiawan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam acara rapat pembahasan teknologi informasi yang diadakan oleh PPDPP melalui Direktur Operasi di Yogyakarta 5 – 7 Oktober. Demi menjaga keamanan dokumen, ke depan bank pelaksana akan memiliki kunci sandi sehingga aman dari manipulasi maupun sabotase dari pihak yang tidak bertanggungjawab. “Informasi saat ini sudah menuju online atau digital, dimana seluruh orang dapat mengakses informasi dari sana, namun harus diperhatikan juga pentingnya sebuah keamanan pada sistem informasi yang bersifat digital,”ujarnya.

Hadirnya Lemsaneg dalam kegiatan Direktur Operasi ini adalah merupakan tindak lanjut dari rencana kerjasama antara PPDPP dengan Lemsaneg mengenai keamanan sistem informasi digital PPDPP. Saat ini PPDPP memang terus berupaya menggenjot teknologi informasi demi meningkatkan layanan kepada stakeholder, salah satunya adalah dengan pihak bank pelaksana.

Pada kesempatan yang sama turut hadir Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono. Dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(KPR FLPP) merupakan salah satu wujid perhatian pemerintah kepada perumahan di Indonesia yang masih memiliki angka backlog sebesar 11,4 juta. Sehingga perhatian pemerintah saat ini lebih berfokus kepada aspek papan, atau perumahan. Di Tahun 2017 mendatang, PPDPP dipercaya mengelola dana sebesar Rp 9,7 Triliun untuk KPR FLPP. “Nilai yang sangat tinggi dengan tanggungjawab yang tinggi pula. Sehingga PPDPP harus konsentrasi pada program kerjanya, dan saat ini berusaha mengaplikasikannya menjadi sistem dari hulu hingga ke hilir,”papar Budi hadapan bank pelaksana.
Dalam rapat pembahasan mengenai sistem teknologi informasi ini, diikuti oleh 16 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Mayora. Dalam rapat ini turut disimulasikan bagaimana sistem e-FLPP bekerja. Sehingga BPD diharapkan bisa segera menerapkannya.