SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Audiensi Bersama Kemenkopolhukam

Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), DT Saraswati diterima oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam), Letjen TNI Yoedi Swastono di ruang kerjanya pada hari Kamis (14/9). Pertemuan ini membahas tentang persiapan sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPRS FLPP) untuk PNS di lingkungan Kemenkopolhukam. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Umum dan Hukum, Khairul Alam dan Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arif.

Dalam pertemuan tersebut, Letjen TNI Yoedi Swastono menyarankan agar dilakukan koordinasi dan sosialisasi dengan TNI, Polri, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), Taspen serta seluruh jajaran eselon II di lingkungan Kemenkopolhukam terkait teknik dan cara bagaimana TNI dan PNS bisa mendapatkan kemudahan dalam pemilikan rumah yang layak huni dan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui KPRS Sejahtera.

Rencananya PPDPP akan melaksanakan sosialisasi untuk PNS di lingkungan Kemenkopolhukam pada akhir September 2017. PPDPP diminta untuk mempresentasikan produk dan fitur FLPP, mekanisme bagaimana cara mudah mendapatkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya PNS serta mempersiapkan data perumahan yang siap huni untuk tahun 2017 dan awal tahun 2018 yang memiliki akses transportasi. Sementara nantinya pihak Kemenkopolhukam akan menyediakan data PNS yang belum memiliki rumah dilengkapi dengan KTP dan NPWP.