SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Bahas Hasil Pengembangan Data MBR Bersama Para Pakar

Jakarta – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Divisi Database unit kerja Direktur Operasi kembali melakukan inovasi dalam pengembangan database PPDPP dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hasil pengembangan data MBR yang telah dilakukan oleh PPDPP.

FGD yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Februari 2017 tersebut dibuka oleh Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan, ST., MM, dimoderatori oleh Ketua Tim Teknis Pengembangan Data MBR, Muhammad Nauval, ST., M.Si, dan dihadiri oleh para Pakar, Tim Teknis, Tim Tenaga Ahli, dan perwakilan Unit Kerja PPDPP. Hadir pada kesempatan tersebut Pakar database dari unit Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulanan Kemiskinan (TNP2K), Lucky Koryanto, S.Kom., MMSI, dan Pakar statistika Universitas Indonesia, Dr. Titin Siswantining, DEA, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Statistika, Universitas Indonesia.

Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Operasi menyampaikan bahwa tugas dan fungsi PPDPP adalah mengelola dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), telah dicantumkan secara eksplisit mengenai istilah MBR, maka sama halnya dengan kemiskinan, jumlah MBR harus dapat dihitung sebagaimana jumlah orang miskin dapat dihitung. Selain itu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan PPDPP masih ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program ini. Oleh karena itu diperlukan rumusan kriteria MBR yang tepat sehingga KPR Sejahtera bisa disalurkan kepada kelompok sasaran yang tepat.

Pengembangan data MBR yang dilakukan oleh PPDPP melalui Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahlinya telah mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait program FLPP eksisting dan kebijakan perbankan serta kebijakan terkait lainnya. Beberapa kebijakan dimaksud antara lain Kepmen PUPR Nomor 552 KPTS/M/2016 terkait batasan penghasilan MBR dan batasan harga jual rumah sejahtera, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 termasuk kebijakan perbankan terkait Loan to Value (LTV) dan Debt Burden Ratio (DBR), dan UU Nomor 13 Tahun 2013 beserta turunannya yang terkait dengan Kebutuhan Layak Hidup (KHL) dan upah minimum.

Dalam pembahasan tersebut, diuraikan bahwa pengembangan data MBR yang dilakukan dibatasi fokusnya pada dua provinsi yang memiliki backlog tertinggi di Indonesia, yaitu provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Pengembangan tersebut menggunakan row data micro Susenas tahun 2015 dari BPS yang kemudian hasilnya divalidasi melalui uji petik lapangan yang data dasarnya diperoleh dari bank penyalur KPR dan kemudian dicross check langsung melalui wawancara dengan calon debitur KPR. Selain itu pengembangan data MBR yang dilakukan PPDPP secara khusus menggunakan software pengolahan data statistik SPSS dengan metode Hieararchical Cluster Analysis-Euclidean Distance Between Groups Linkage.

Hasil dari pengembangan data MBR yang dilakukan PPDPP ini dinyatakan para pakar cukup layak untuk digunakan. Beberapa hal menarik yang disimpulkan dari pengembangan tersebut diantaranya adalah formulasi perhitungan penghasilan MBR didasarkan pada perhitungan penghasilan total atau Take Home Pay rumah tangga, baik untuk batasan maksimum maupun batasan minimum. Selain itu, dalam pembahasan kesimpulan disebutkan bahwa kriteria MBR yang dihasilkan dalam pengembangan tersebut merupakan kriteria spesifik untuk MBR FLPP di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebagai penutup, narasumber Pakar yang hadir menyampaikan bahwa hasil kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan penambahan beberapa variabel misalnya status penyakit kronis, usia anggota rumah tangga, kepemilikan usaha lain, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan kepemilikan aset. (M)